BANTEN –
**Borneonews - Serang**, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, menyampaikan bahwa pendapatan provinsi di wilayahnya tetap stabil meskipun muncul beberapa dugaan praktik calo di salah satu Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Pernyataan ini disampaikan di Serang pada hari Selasa saat menjelaskan upaya evaluasi yang dilakukan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) menjelang proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Al Muktabar menyatakan, terdapat sebuah rencana yang mengharuskan 60 persen dari pendapatan dipergunakan untuk kabupaten/kota. "Kami sedang melakukan perhitungan ulang secara menyeluruh, karena tahun 2025 adalah pola baru di mana hak kabupaten/kota dibayarkan di awal. Ini berarti mereka dapat segera menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek pembangunan di daerah masing-masing," ujarnya. Dia menegaskan bahwa tidak ada pengurangan dalam pendapatan provinsi. Setelah menjadi pendapatan provinsi, fondasi tersebut akan menjadi hak kabupaten/kota yang akan mereka gunakan untuk belanja. Di sisi lain, kabupaten/kota diwajibkan untuk mentransfer sepertiga dari pendapatan tersebut yang bersumber dari penerimaan pajak oleh petugas daerah. "Begitu pembayaran dilakukan, dana tersebut akan langsung masuk ke rekening masing-masing kabupaten/kota. Kami akan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan jembatan, sekolah, dan infrastruktur prioritas lainnya," katanya. Sementara itu, pihak pemerintah provinsi juga sedang mendalami laporan mengenai dugaan praktik calo terkait perpanjangan pajak kendaraan yang terjadi di Samsat Serpong, Tangerang Selatan. Pengakuan dari masyarakat menunjukkan bahwa calo mengambil biaya antara Rp1.750.000 hingga Rp2.250.000 untuk layanan perpanjangan, pencabutan, dan balik nama STNK secara cepat, dengan alasan memiliki akses orang dalam di Samsat. Al Muktabar menegaskan, jika terbukti ada praktik calo, pemerintah akan memberikan sanksi disipliner kepada pegawai yang tidak bertindak untuk menghentikan praktik tersebut. "Jika ada pelanggaran, kami akan menjalankan penegakan hukum dan tindakan disiplin. Pertama, kami akan memperbaiki disiplin pegawai terkait," tegasnya. Di pihak lain, E Deni Hermawan, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, mengungkapkan bahwa hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2024, target pendapatan yang berhasil direalisasikan oleh Bapenda sudah mencapai 61,92 persen, setara dengan sekitar Rp7,273 triliun dari total target pendapatan 2024 yang ditetapkan sebesar Rp11,746 triliun. Dia menjelaskan bahwa sumber PAD terbesar berasal dari pajak daerah, yang mencapai Rp5,030 triliun. Dari total pajak tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi yang tertinggi dengan realisasi sebesar Rp2,037 triliun, diikuti oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencapai Rp1,652 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer tercatat mencapai Rp1,944 triliun dari target Rp3,071 triliun. Realisasi pajak lainnya termasuk Pajak Air Permukaan sebesar Rp25,304 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp747,037 miliar, dan pajak rokok yang mencapai Rp568 miliar. Deni menambahkan bahwa Bapenda telah melaksanakan sejumlah langkah strategis. Hal ini termasuk optimalisasi peningkatan PAD, serta pemeriksaan yang lebih baik untuk layanan PKB melalui 12 Kantor Bersama Samsat, 34 unit mobil samling, dan 54 Gerai Samsat. Selain itu, sinergi pelayanan dengan mereka yang berada di tingkat kabupaten/kota juga terus dilaksanakan melalui Samsat Desa. "Masyarakat mendapat peningkatan layanan melalui program Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), serta layanan drive-thru dan Samsat goes to factory hingga door to door," ungkapnya. Dengan berbagai strategi ini, diharapkan pencapaian target PAD di tahun 2024 dapat lebih cepat terealisasi. ANTARA