BOGOR –
**Borneonews - Depok**, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) terkait penyediaan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) kini memasuki tahap akhir. Proses ini merupakan langkah penting dalam persiapan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, kegiatan penilaian akan dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (*KJPP*). Penilaian ini akan diiringi dan didampingi oleh berbagai instansi, termasuk Kementerian Agama, UIII, Satpol PP, Pemerintah Kota Depok, serta pihak TNI dan Polri. Selama delapan hari ke depan, yaitu hingga 27 Agustus 2024, tim tersebut akan melakukan penilaian terhadap 453 bidang lahan yang terletak di UIII, Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat. Misrad, dari Tim Hukum Kementerian Agama, menyampaikan bahwa penilaian kali ini mencakup total luas lahan sebesar 15 hektare yang tersebar di sejumlah titik di area UIII. “Tim yang terlibat terdiri dari personel KJPP, Satpol PP, TNI, dan Polri, bersama-sama dengan Kementerian Agama dan UIII. Mereka akan dibagi menjadi lima kelompok yang akan menyisir area-area yang telah terdaftar untuk dinilai,” ungkapnya. Untuk memfasilitasi kelancaran proses penilaian ini, warga penggarap yang sebelumnya telah mendaftar diharapkan untuk standby di lokasi lahan atau aset yang mereka miliki. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan adanya lahan yang tidak terdaftar, serta menghindari kesalahan data atau ketidaksesuaian dalam besaran dana santunan yang akan diterima oleh warga. “Setelah penilaian ini selesai, warga penggarap akan menunggu hasil yang akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Setelah menerima dana santunan sesuai dengan SK tersebut, tim yang ditugaskan di lahan UIII akan mengawasi proses pengosongan lahan, termasuk bangunan dan tumbuhan,” tambah Misrad. Sementara itu, Kepala Bagian Operasional Polres Metro Depok, AKBP Maulana Jali Karespesina, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas selama proses penilaian berlangsung. Ia menyatakan bahwa tim akan mengedepankan pendekatan yang humanis dalam pengawalan. “Saya tegaskan sekali lagi, tim KJPP harus didampingi dengan baik. Kami siap membantu dalam penilaian lahan yang menjadi objek penelitian. Pengawalan akan dilakukan dengan cara yang humanis dan komunikatif. Kami berharap masyarakat turut diberikan informasi yang jelas mengenai proses penilaian ini,” pungkasnya. ANTARA