JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Panitia Khusus yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Muhaimin Iskandar, selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pemanggilan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 21 Agustus 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, dalam pernyataannya di Jakarta menyatakan, "Kami telah mengirimkan undangan kepada Muhaimin. Kita nantikan kehadirannya." Dalam surat undangan yang diterima, Muhaimin diminta untuk hadir di ruang rapat di Lantai 5 Gedung PBNU, yang terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta, pada pukul 12.30 WIB. Dalam pertemuan itu, Muhaimin diharapkan untuk berhadapan dengan tim Pansus yang dipimpin oleh Wakil Rais Aam Anwar Iskandar serta Wakil Ketua Umum Amin Said Husni. Pemanggilan ini berkaitan dengan pengamatan bahwa kepemimpinan PKB saat ini dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai dasar yang menjadi landasan saat partai ini didirikan. Sejumlah tokoh yang merupakan bagian dari Pansus PBNU telah dijadwalkan untuk memberikan keterangan. Di antara yang telah dipanggil adalah Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, mantan Sekjen PKB Lukman Edy, serta tokoh-tokoh awal berdirinya PKB seperti Effendy Choirie dan Khofifah Indar Parawansa. Mereka semua menjelaskan kepada tim Pansus bahwa PKB saat ini dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada saat partai tersebut pertama kali didirikan. Salah satu penyimpangan yang diidentifikasi adalah pengurangan kekuasaan Dewan Syuro di dalam PKB. Pengebirian ini terjadi pada masa kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Dewan Syuro, yang seharusnya memiliki otoritas penuh sebagai representasi tokoh kiai sepuh, kini posisinya dipersempit. Dewan Syuro semula berwenang untuk menyetujui atau menolak calon ketua PKB serta terlibat dalam pengesahan keputusan-keputusan penting. Namun, saat ini, peran tersebut nyaris hilang dan Dewan Syuro kerap tidak lebih dari sekadar simbolis di dalam PKB. Di sisi lain, Muhaimin Iskandar, yang sering disapa Cak Imin, menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan berbagai pihak, termasuk Yenny Wahid, putri dari presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan itu, Cak Imin menegaskan pentingnya menjaga kondisi yang harmonis dan siap menerima kritik serta saran dari berbagai pihak. Namun, ia juga mengingatkan bahwa PBNU dan PKB adalah dua entitas yang berbeda meskipun memiliki sejarah yang saling terkait. "PKB memang diambil dari PBNU pada saat itu, tetapi mari kita ingat bahwa PBNU saat itu sudah berdiri. Gus Dur sendiri menegaskan bahwa tidak ada hubungan organisatoris di antara keduanya," jelas Cak Imin menambahkan. ANTARA