JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menekankan pentingnya akurasi data mengenai peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa selama ini terdapat masalah yang berlarut-larut terkait dengan validitas data, dan hal ini perlu diatasi secara serius oleh pemerintah. Netty menyebutkan bahwa tantangan utama adalah bagaimana menjamin bahwa anggaran yang diusulkan dapat menyentuh seluruh anak sekolah yang menjadi target program ini. Ia menyampaikan hal tersebut melalui sebuah video yang disiarkan di kanal YouTube DPR RI, baru-baru ini. Menurutnya, keakuratan data bukan hanya penting untuk pelaksanaan program yang tepat sasaran tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menangani isu-isu kesehatan seperti gizi buruk dan stunting di Indonesia. "Jika data peserta program ini valid, maka hal ini dapat membantu menurunkan angka kekurangan gizi serta masalah stunting yang saat ini menjadi tantangan nasional," tuturnya. Dalam Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, tercatat bahwa Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Program ini mencakup penyediaan makanan bergizi dan susu gratis di sekolah serta pesantren. Selain itu, program ini juga memberikan bantuan gizi untuk anak balita serta ibu hamil dan menyusui yang memiliki risiko stunting. Di tingkat sekolah, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan nutrisi bagi siswa tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kehadiran murid di sekolah. Kehadiran yang lebih baik akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh para siswa. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat menurunkan angka absensi dan putus sekolah, yang merupakan langkah penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Program Makanan Bergizi Gratis juga diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap kesehatan siswa serta mendukung prestasi akademis mereka. Untuk mendukung program ini, pemanfaatan penyedia makanan lokal atau dapur umum dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditargetkan agar terlibat dalam proses ini. Diperkirakan, alokasi anggaran untuk Program MBG pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp71 triliun, yang mencakup 0,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran tersebut tidak hanya meliputi biaya untuk menyediakan makanan, tetapi juga untuk distribusi dan operasional lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. ANTARA