BANDUNG –
**Borneonews - Cirebon**, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, meningkatkan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah untuk menegakkan netralitas dalam setiap tahap pemilihan kepala daerah (pilkada) yang direncanakan berlangsung pada tahun 2024. Penjabat Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menekankan bahwa menjaga netralitas ASN merupakan hal yang wajib dilakukan dan akan terus dipantau dengan ketat selama proses pemilihan. Wahyu menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus yang ditugasakan untuk memantau seluruh aktivitas ASN, terutama menjelang tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Tim ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi setiap potensi pelanggaran terhadap prinsip netralitas. Selain itu, mereka juga diharapkan memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Menjaga netralitas ASN, menurut Wahyu, merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya konflik serta gangguan yang mungkin terjadi selama proses pilkada 2024. Ia menegaskan komitmennya bahwa seluruh ASN harus tetap netral dalam pemilihan tersebut dan pihaknya akan bertindak tegas jika menemukan ASN yang tidak mematuhi aturan ini. Di samping upaya menjaga netralitas, Wahyu juga menggarisbawahi pentingnya melakukan langkah antisipatif sejak awal untuk memastikan seluruh tahapan pilkada berlangsung dengan prinsip transparansi dan keadilan. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah memetakan daerah-daerah yang rawan konflik untuk mendapatkan pengawasan lebih ketat dari aparat keamanan yang akan disiagakan pada saat pelaksanaan pemilihan. Dengan total pemilih sekitar 1,7 juta jiwa dan 3.318 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kabupaten Cirebon, Wahyu berkomitmen untuk menjamin agar perhelatan demokrasi ini dapat berlangsung dengan aman dan kondusif. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon, Sadarudin Parapat, menyatakan bahwa Bawaslu telah membuka saluran komunikasi bagi masyarakat agar dapat melaporkan keluhan atau temuan terkait pelanggaran yang mungkin terjadi selama pilkada. Komitmen Bawaslu adalah menindaklanjuti setiap laporan dengan cepat dan akurat, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan untuk memastikan pilkada 2024 berjalan dengan jujur dan adil. Sadarudin mengajak masyarakat untuk tidak ragu dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan selama tahapan pilkada. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan proses pemilihan kepala daerah ini dapat berlangsung lebih baik dan akuntabel. ANTARA