JAKARTA –
**Borneonews - Washington**, Biro Investigasi Federal (FBI) bersama dengan lembaga-lembaga intelijen lainnya di Amerika Serikat baru-baru ini mengungkapkan dugaan bahwa Iran terlibat dalam upaya peretasan terhadap kampanye kepresidenan yang dijalankan oleh Donald Trump dan Kamala Harris. Pernyataan ini disampaikan pada Senin dan menunjukkan peningkatan aktivitas siber yang ditengarai bersifat agresif selama masa pemilihan. FBI, bersama dengan Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) dan Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA), menjelaskan bahwa operasi tersebut ditujukan untuk mempengaruhi masyarakat Amerika serta menyasar dua kampanye presiden dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Laporan terbaru menunjukkan adanya ancaman yang mengarah pada kampanye mantan Presiden Trump, yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Iran. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa Iran memanfaatkan metode rekayasa sosial dan berbagai strategi lainnya untuk memperoleh akses kepada individu yang memiliki koneksi langsung dengan kedua kampanye presiden ini. Aktivitas tersebut mencakup pencurian data dan pengungkapan informasi, yang semuanya bertujuan untuk memengaruhi proses pemilihan umum di AS. Badan-badan intelijen menggarisbawahi bahwa tak hanya Iran, tetapi juga Rusia, telah menggunakan strategi serupa tidak hanya selama siklus pemilu federal di AS, tetapi juga di berbagai negara di seluruh dunia. Mereka menekankan bahwa melindungi integritas pemilihan umum di AS dari pengaruh dan campur tangan asing merupakan prioritas utama bagi mereka. Pernyataan dari lembaga tersebut menegaskan komitmen untuk tidak mentolerir upaya-upaya asing yang ingin mempengaruhi atau mencampuri proses pemilu, termasuk yang ditujukan pada kampanye politik di Amerika. Sebagai respon terhadap tuduhan tersebut, pemerintah Iran secara tegas membantah keterlibatannya dalam serangan siber yang dituduhkan. Keberadaan ancaman ini menyoroti pentingnya keamanan dalam dunia politik serta menekankan perlunya kewaspadaan yang terus-menerus untuk menjaga keutuhan demokrasi. ANTARA