JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Perum Bulog telah berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia sejak berdirinya pada 10 Mei 1967. Dalam kondisi krisis pangan global yang semakin mengkhawatirkan, lembaga ini tetap konsisten dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola cadangan pangan dan memastikan pasokan dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh Bulog, seperti perubahan iklim dan gangguan dalam rantai pasokan, tidak mengurangi kemampuannya untuk menjaga ketersediaan pangan dari waktu ke waktu. Bulog terus aktif melakukan intervensi pasar guna mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan konsumen. Praktik ini telah dilakukan sejak masa Orde Baru, di mana Bulog diamanatkan sebagai penyangga pasokan sekaligus pengontrol harga kebutuhan pangan nasional. Saat ini, melalui beragam program pengendalian pangan, Bulog terus berupaya menjaga stabilitas harga, menghadapi fluktuasi pasar global yang sering terjadi. Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menekankan komitmennya untuk terus menyerap hasil produksi padi dari para petani lokal demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski demikian, Bulog juga melakukan impor saat diperlukan. Hingga tanggal 20 Agustus 2024, Bulog mencatat kekuatan cadangan beras mencapai 1,35 juta ton, yang akan bertambah 400 ribu ton dari pengiriman impor yang sedang dalam proses. Jaringan distribusi yang luas memungkinkan Bulog untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga ketersediaan pangan merata di seluruh Nusantara melalui cabang dan kantor wilayah yang dimiliki. Eksistensi Bulog sebagai pilar ketahanan pangan nasional sangat krusial. Dalam menghadapi ketidakpastian pasar pangan global yang semakin kompleks, Bulog tetap berkomitmen untuk mengamankan stabilitas harga dan pasokan pangan. Salah satu program unggulan yang digagas oleh Bulog adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini dirancang untuk memastikan setiap keluarga dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau dan stabil. Bulog mendistribusikan stok beras SPHP ke berbagai saluran, mulai dari pasar modern, *minimarket*, hingga kios di pasar tradisional, memberikan alternatif bagi keluarga yang tidak ingin membeli beras premium atau medium. Bayu Krisnamurthi menjelaskan bahwa SPHP merupakan bagian integral dari strategi untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk memastikan pasokan beras, terutama saat terjadinya kelangkaan. Program SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam format curah maupun kemasan 5 kg. Harga untuk Zona 1, yang mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, ditetapkan sebesar Rp10.900 per kilogram. Sementara untuk Zona 2, yang mencakup Sumatra di luar Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, dan Kalimantan, harganya adalah Rp11.500 per kilogram. Zona 3, yang meliputi Maluku dan Papua, ditetapkan sebesar Rp11.800 per kilogram. Konsumen dapat memperoleh beras SPHP ini melalui berbagai saluran distribusi yang telah bekerja sama dengan Perum Bulog. Program SPHP terbukti menjadi alat penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia melalui stabilitas harga beras dan pangan lainnya. Hingga 20 Agustus 2024, Bulog mencatat total penyaluran beras mencapai 1 juta ton. Program ini dilaksanakan secara terukur dan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah serta pelaku pasar, dengan koordinasi yang solid. Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional, Bulog juga meluncurkan program Bulog Siaga. Program ini merupakan manifestasi komitmen Bulog untuk selalu siap sedia, baik dalam kondisi normal maupun darurat, guna menjaga ketersediaan pangan di seluruh nusantara. Bulog Siaga merupakan respons terhadap kekhawatiran masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga beras dalam waktu dekat. Melalui program ini, Bulog menjual beras SPHP, beras premium, dan komoditas pangan lainnya secara langsung ke masyarakat. Kegiatan ini serupa dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dilaksanakan lebih dari 1.000 kali di seluruh Indonesia. Dengan fokus pada penyediaan pangan yang murah dan berkualitas, Bulog berupaya memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Program ini menargetkan lokasi-lokasi perluasan yang prioritas, termasuk permukiman padat penduduk seperti rumah susun dan kawasan industri. Berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan, Presiden Jokowi telah menggarisbawahi peran Bulog sebagai penjaga stabilitas pangan selama masa krisis. Bulog, sebagai garda terdepan dalam proses penyaluran bantuan, telah menyalurkan beras sebesar 10 kilogram kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pemerintah telah merancang langkah strategis ini untuk membantu keluarga yang membutuhkan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat. Pada tahun ini, penyaluran bantuan beras 10 kg dilakukan dalam tiga tahap yang mencakup Januari hingga Maret, April hingga Juni, dan Agustus hingga Desember 2024. Bulog telah memastikan bahwa distribusi bantuan beras tersebut berlangsung lancar dan tepat sasaran, serta menjangkau semua keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, Bulog bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya agar bantuan bisa sampai ke tangan yang benar-benar memerlukannya. Bulog juga terus memantau distribusi dan kualitas beras agar bantuan yang diberikan memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Penyaluran bantuan pada dua tahap awal telah dilaksanakan dengan baik, dan kini tahap ketiga diharapkan menjadi penutup yang sukses dari program ini. Seluruh target untuk keluarga penerima manfaat diharapkan dapat tercapai dan diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Melalui program bantuan pangan, terdapat dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan berkorelasi erat dengan program bantuan pangan pemerintah bagi masyarakat rentan. Melalui bantuan berupa beras 10 kg yang disalurkan kepada keluarga berpenghasilan rendah, Bulog telah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Buat kelanjutan program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun hingga Desember 2024, mencakup bukan hanya beras, tetapi juga komoditas lainnya seperti daging ayam dan telur. Penting bagi setiap program bantuan pangan untuk tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat maksimal. Data terbaru menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem menurun menjadi 0,83 persen pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan dengan 1,12 persen pada Maret 2023. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 9,03 persen pada 2024, mengalami penurunan 0,54 persen jika dibandingkan dengan angka pada September 2022. Lebih lanjut, angka pengangguran juga menunjukkan penurunan yang signifikan, mencapai 4,8 persen pada tahun 2024, menurun 0,63 persen dibandingkan data Februari 2023. Pencapaian ini tidak terlepas dari dampak program bantuan pangan pemerintah melalui Bulog dan semakin terhubungnya infrastruktur jalan antardaerah yang dapat memacu pergerakan ekonomi serta membuka peluang kerja yang lebih banyak. ANTARA