PADANG –
**Borneonews - Padang**, Pengamat keuangan sekaligus perbankan dari Universitas Andalas (Unand), Fajri Adrianto, mengungkapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah perlu memperkuat literasi keuangan digital, khususnya di daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Fajri, kondisi literasi keuangan digital di daerah-daerah 3T saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa banyak pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang masuk dalam kategori tersebut, masih lebih memilih metode pembayaran tunai dibandingkan dengan sistem pembayaran digital. Dia juga mencatat bahwa meskipun Kota Padang merupakan pusat ibu kota provinsi, masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum memanfaatkan pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) maupun metode serupa. Sebuah studi menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat pendidikan seseorang dan kecenderungan mereka untuk mengadopsi *QRIS* dibandingkan dengan pembayaran tunai. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan digital dan rendahnya penerapan sistem pembayaran digital di Mentawai juga dipengaruhi oleh faktor infrastruktur internet yang belum memadai. Fajri menyatakan, "Koneksi internet sangat vital bagi penerapan keuangan digital." Dia selanjutnya menekankan pentingnya memperkuat literasi digital serta membangun infrastruktur koneksi internet yang lebih baik di Kabupaten Mentawai. Mengingat Mentawai merupakan salah satu destinasi wisata yang dikenal di tingkat internasional dan sering dikunjungi oleh turis mancanegara, terdapat peluang besar untuk meningkatkan adopsi sistem keuangan digital di wilayah tersebut. Fajri turut mendorong OJK dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum kedatangan turis asing sebagai sarana untuk memasifkan penggunaan keuangan digital. Dia menekankan, "Kedatangan turis asing di Mentawai harus menjadi peluang untuk memperluas jangkauan keuangan digital." Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap alternatif pembayaran yang lebih modern dan efisien. ANTARA