JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sangat tergantung pada kesatuan visi dan integritas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, peran konsolidasi internal dan netralitas dalam menjalankan tugas sangat penting untuk menjaga kredibilitas pilkada serta mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Tito menyatakan bahwa konsolidasi menjadi kunci utama, agar seluruh KPU di Indonesia memiliki visi yang sama dan solid dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan ini. Ia juga menyadari tantangan dalam menyamakan persepsi di antara petugas yang terlibat, yang sering kali tidaklah mudah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memberikan bimbingan teknis yang komprehensif dan menyeluruh. Ini bertujuan agar semua petugas betul-betul memahami aturan serta prosedur teknis yang harus diterapkan dalam pilkada. Tito menambahkan, "Ketidaknetralan dapat mulai muncul bila petugas tidak memahami aturan, sehingga bimbingan teknis sangat diperlukan." Dia juga mendorong KPU untuk memiliki mekanisme kontrol internal yang ketat untuk menjaga netralitas. Selain itu, penting bagi semua petugas untuk bekerja dengan jujur dan adil dalam pelaksanaan tugas mereka. Tito mengingatkan pentingnya bertindak tegas terhadap petugas yang melanggar aturan, meskipun perlakuan tersebut harus tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan. Di sisi lain, Tito juga menegaskan bahwa pencapaian sukses dalam pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, melainkan juga melibatkan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, seperti TNI dan Polri, sangat diperlukan, terutama dalam pengambilan keputusan yang sensitif yang mungkin dapat menimbulkan potensi konflik. Dia mengatakan, "Jangan sampai keputusan diambil tanpa ada koordinasi dengan aparat keamanan, sehingga menimbulkan kerumitan yang dapat dicegah jika tindakan pencegahan telah dilakukan sebelumnya." Selain itu, Tito menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pilkada. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) aktif mendorong pemerintah daerah untuk segera memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut. Dia juga telah mengingatkan agar pemerintah daerah mendukung pemenuhan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pemilihan, termasuk dalam hal distribusi logistik. Tito juga menyerukan pemerintah daerah untuk membantu penyelenggara pilkada dalam memverifikasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). "Kami sangat berharap untuk membantu KPUD dalam melakukan validasi dan verifikasi lapangan, termasuk memastikan keberadaan orang, seperti yang telah pindah, anggota TNI atau Polri, hingga yang telah meninggal," tambahnya. Dengan harapan semua proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik, Tito mengingatkan, "Semoga sekalian berfungsi dengan lancar, meskipun ini pengalaman pertama bagi kita." Acara ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Mochammad Afifudin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heddy Lugito, serta pejabat terkait lainnya. ANTARA