JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah diharapkan untuk melakukan kajian komprehensif terkait biaya dan manfaat dari rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. Pengamatan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, yang merupakan lembaga riset independen di bidang ekonomi energi dan pertambangan. Dalam satu diskusi yang berlangsung di Jakarta, Komaidi menyatakan dukungannya terhadap transisi energi menuju *energi baru terbarukan* (EBT). Meski demikian, ia menekankan perlunya menjaga kestabilan pasokan listrik serta memastikan pemenuhan kebutuhan energi nasional tetap terjaga. Menurutnya, transisi energi harus dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. Komaidi mengusulkan beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan mengenai penutupan PLTU Suralaya. Salah satu langkah yang disarankannya adalah mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi penangkapan karbon atau dengan memanfaatkan sumber energi alternatif lainnya. "Tujuan utama dari penutupan PLTU adalah untuk mengurangi emisi. Mengapa tidak kita coba kurangi emisi PLTU Suralaya terlebih dahulu, sambil menunggu infrastruktur EBT sepenuhnya siap?" tegas Komaidi. Dia juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pengembangan EBT, di mana ketergantungan pada kondisi cuaca dapat menjadi masalah. Ia mengambil contoh pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang memerlukan cadangan pembangkit berbasis fosil agar dapat beroperasi saat malam tiba. "Masalahnya bukan hanya terletak pada emisi, tetapi juga pada biaya yang ditanggung. Bayangkan, jika kita memiliki PLTS dengan kapasitas 5 gigawatt, kita juga membutuhkan pembangkit lain dengan kapasitas 5 gigawatt sebagai cadangan. Ini berarti kita akan mengeluarkan biaya dua kali lipat untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas yang sama. Hal ini sering kali diabaikan dalam perhitungan oleh pemerintah," ucapnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk menutup PLTU Suralaya yang terletak di Banten untuk mengurangi polusi udara yang mempengaruhi Jakarta. “Kami (akan) mengadakan rapat terkait PLTU Suralaya yang sudah banyak menimbulkan polusi setelah beroperasi lebih dari 40 tahun,” ungkap Luhut di Jakarta. PLTU Suralaya yang mulai beroperasi pada tahun 1984 ini merupakan salah satu komplek PLTU terbesar di Indonesia. Berlokasi di Cilegon, Banten, PLTU ini telah berkontribusi sebagai tulang punggung pasokan listrik untuk wilayah Jawa dan sekitarnya selama beberapa dekade terakhir. Dengan tujuh unit pembangkit dan total kapasitas terpasang mencapai 3.400 MW, PLTU Suralaya menyuplai sekitar 17 persen kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa-Bali. ANTARA