JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinergi antara tujuh elemen krusial yang mendukung keberhasilan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang direncanakan pada tahun 2024. Penekanan ini disampaikan dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta (JCC) pada hari Selasa. Tujuh elemen pendukung tersebut melibatkan berbagai pihak, yakni penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum/KPU, Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP), pengawas yang terdiri dari Bawaslu, DKPP, serta lembaga non-Bawaslu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, aparat keamanan (TNI/Polri, Satpol PP, serta Satlinmas), partai politik dan pasangan calon, media, serta masyarakat sebagai pemilih. Tito menjelaskan bahwa *election* merupakan suatu orkestra yang melibatkan berbagai elemen yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia menyatakan, “Setidaknya ada tujuh elemen, dengan penyelenggara utama adalah KPU, ditambah pengawas baik yang formal maupun non-formal.” Hal ini menegaskan betapa pentingnya kolaborasi antar semua pihak dalam menyukseskan proses pemilihan. Lebih lanjut, Tito memberikan penekanan pada peran KPU dan KPU Daerah (KPUD) dalam perencanaan dan penerapan aturan yang menjadikan Pemilu dan Pilkada berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan transparan. Ia mencatat, meskipun tugas ini terdengar mudah, realisasinya sering kali kompleks dan menantang. Tito juga memberikan apresiasi kepada KPU dan KPUD atas kontribusi serta upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Ia mencatat, “Penting untuk diingat bahwa penyelenggara hari ini berbeda dengan yang ada di zaman Orde Baru, di mana pemerintah menjadi penyelenggara. Setelah reformasi, KPU terbentuk sebagai lembaga yang independen, terpisah dari pemerintah.” Selain itu, Tito juga meminta agar petugas KPUD tetap menjaga netralitas, terutama di wilayah yang dianggap rawan konflik. Ia menambahkan, “KPU harus memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat terkait netralitas, dan Bawaslu harus berani mengambil tindakan tegas bila dibutuhkan.” Dalam harapannya, Tito ingin agar Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara petugas KPUD dan aparat keamanan, khususnya dalam menangani masalah-masalah sensitif yang berpotensi menimbulkan konflik. Ia menyatakan, “Sebaiknya jangan menunggu sampai masalah sudah meluas dan menjadi rumit untuk diselesaikan. Kerja sama dengan aparat keamanan sangat penting untuk mengantisipasi situasi sebelum terjadi.” Pernyataan ini merujuk pada pentingnya tindakan proaktif untuk mencegah masalah yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada. Tito mengingatkan bahwa jika aparat keamanan tidak diinformasikan dengan baik, maka penyelesaian masalah bisa menjadi jauh lebih sulit. Dengan dukungan dan keterlibatan semua elemen ini, diharapkan Pilkada serentak yang akan datang dapat berlangsung dengan baik dan menegakkan prinsip demokrasi yang diinginkan. ANTARA