JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Indonesia berhasil menyerap dana sebesar Rp27 triliun melalui lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2024. Lelang ini menjadi salah satu langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam satu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dari Kementerian Keuangan, tercatat total penawaran yang masuk mencapai Rp104,07 triliun. Angka ini menunjukkan minat yang tinggi dari para investor terhadap instrumen obligasi pemerintah. Proses lelang dilakukan melalui sistem milik Bank Indonesia (BI), di mana Kementerian Keuangan menawarkan sejumlah seri, antara lain SPN03241120 (penerbitan baru), SPN12250807 (pembukaan kembali), FR0104 (penerbitan baru), FR0103 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0102 (pembukaan kembali). Seri FR0103 menjadi yang paling banyak diserap, dengan dana yang berhasil dimenangkan mencapai Rp11,7 triliun. Seri ini menerima total penawaran sebesar Rp30,62 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,65998 persen. Selanjutnya, dari seri FR0104, pemerintah berhasil menyerap Rp11 triliun dari total penawaran yang masuk sebesar Rp50,59 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,50102 persen. Pemerintah juga memenangkan sebesar Rp2,3 triliun dari seri FR0097, yang mana mendapatkan penawaran sebesar Rp6,21 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,85998 persen. Dari seri SPN12250807, jumlah dana yang diserap mencapai Rp1,2 triliun dari penawaran masuk sebesar Rp5,66 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,43000 persen. Selain itu, dari seri FR0098, pemerintah memenangkan dana Rp600 miliar dari penawaran Rp4,98 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang mencapai 6,73972 persen. Seri FR0102 juga menunjukkan hasil yang positif, di mana nominal yang dimenangkan adalah Rp200 miliar dari total penawaran yang masuk sebesar Rp3,99 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,88821 persen. Namun, untuk seri SPN03241120, pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meskipun menerima penawaran masuk sebesar Rp2,03 triliun. Keputusan ini mencerminkan kebijakan pemerintah dalam mengelola pinjaman dan pembiayaan negara dengan hati-hati. ANTARA