PADANG –
**Borneonews - Padang**, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat baru saja menerima tambahan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI. PON XXI akan berlangsung di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Ketua KONI Provinsi Sumbar, Ronny Pahlawan, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menyatakan, "Alhamdulillah KONI Sumbar mendapat anggaran tambahan Rp16 miliar." Dengan penambahan tersebut, total anggaran yang tersedia bagi KONI Sumbar kini mencapai Rp28,5 miliar. Penambahan ini diperoleh setelah DPRD Provinsi Sumbar menggelar rapat pleno untuk membahas alokasi anggaran. Ronny menjelaskan, dana yang baru saja diterima tersebut merupakan bagian dari anggaran perubahan, di mana sebagian besar dananya akan dialokasikan untuk kebutuhan PON XXI. Pada kesempatan yang sama, Ketua KONI Sumbar juga menyinggung mengenai situasi yang dihadapi oleh Federasi Arung Jeram Indonesia (Faji) Provinsi Sumbar. Beberapa atlet dari cabang olahraga ini mendatangi kantor KONI untuk meminta kejelasan tentang uang pembinaan yang hingga saat ini belum mereka terima dari pengurus. Dari pengaduan yang diterima, diketahui bahwa pembayaran uang pembinaan atlet mengalami keterlambatan dan belum disalurkan sejak April hingga Agustus 2024. Ronny menegaskan akan segera memanggil manajer beserta Ketua Faji untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Secara garis besar, Ronny mengungkapkan bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun oleh KONI, seharusnya uang pembinaan atlet diberikan secara rutin setiap bulan. Namun, akibat keterbatasan anggaran yang ada, KONI hanya dapat menyalurkan dana pembinaan selama tiga bulan pertama. "Hingga saat ini, KONI masih mengandalkan anggaran murni yang alokasinya sangat terbatas," katanya. Sebelumnya, KONI Sumbar sudah mengajukan anggaran sebesar Rp35 miliar untuk persiapan PON XXI, tetapi hanya disetujui sebesar Rp12,5 miliar. Dari jumlah yang disetujui tersebut, KONI harus mengalokasikan sebagian untuk biaya wajib yang ditetapkan oleh undang-undang. ANTARA