JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis yang sesungguhnya direncanakan akan dimulai pada tanggal 2 Januari tahun depan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Dadan Hindayana. Dalam pernyataannya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa, Hindayana menjelaskan bahwa program yang diinisiasi oleh calon Presiden Prabowo Subianto tersebut akan resmi berjalan setelah badan ini menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada bulan Desember tahun ini. "Kami berharap untuk menerima DIPA pada bulan Desember agar bisa melaksanakan program Makanan Bergizi Gratis secepatnya tanggal 2 Januari," ungkap Hindayana. Saat ditanya mengenai skema yang akan diterapkan dalam pelaksanaan program ini, Hindayana menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden yang akan datang. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memiliki niat untuk memperluas kelompok sasaran program yang sebelumnya terbatas pada sejumlah anak sekolah, menjadi lebih inklusif demi mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat di Indonesia. Hindayana juga menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional berencana untuk memperkenalkan daun *kelor* (*moringa oleifera*) kepada anak-anak guna meningkatkan pengetahuan mereka tentang bahan makanan bergizi yang ada di Indonesia. Dia menambahkan bahwa badan tersebut akan membentuk unit-unit daerah untuk membantu pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis. "Dengan status kami sebagai lembaga tingkat nasional, kami akan membentuk unit di masing-masing wilayah," jelasnya. Sebelumnya, setelah dilantik sebagai kepala badan oleh presiden pada hari Senin (19 Agustus), Hindayana menjelaskan bahwa program ini juga akan menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, selain anak-anak sekolah. Ia juga menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program ini telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun (sekitar US$4,3 miliar) dan akan dikelola oleh lembaganya, yang baru saja dibentuk melalui terbitnya Peraturan Presiden No. 83 tahun 2024. ANTARA