BANDAR LAMPUNG –
**Borneonews - Bandarlampung**, Pemerintah Kota Bandarlampung melaksanakan inisiatif proaktif dalam memperbaiki data kependudukan warga di area pemekaran kecamatan. Tindakan ini merupakan respon terhadap temuan yang dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, mengenai penetapan daftar pemilih sementara (DPS) yang akan digunakan dalam pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandarlampung, Febriana, menyampaikan bahwa kegiatan pengumpulan data ini adalah langkah lanjutan dari upaya memastikan keakuratan informasi kependudukan. Menurutnya, setelah pelaksanaan *jemput bola*, perbaikan data juga dilakukan melalui sistem di Disdukcapil, sehingga sebagian besar dari data tersebut kini mencerminkan domisili yang benar. Meskipun perbaikan secara sistem telah dilakukan, Febriana juga mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang datanya telah diperbaiki namun belum memiliki dokumen kependudukan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, pihaknya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan identitas kependudukan digital (IKD) sehingga mereka dapat memantau kondisi serta data mereka di dalam aplikasi yang disediakan. Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (*coklit*) yang dilakukan oleh KPU Bandarlampung, terdapat sejumlah data warga yang belum diperbaharui status kependudukannya, khususnya di wilayah pemekaran. Salah satu contohnya adalah kecamatan Sukarame, di mana masih banyak warga yang belum memperbarui data mereka. KPU Kota Bandarlampung telah menetapkan DPS untuk pilkada serentak 2024 sebanyak 788.355 pemilih, yang tersebar di 1.443 tempat pemungutan suara (TPS). Dari total pemilih tersebut, 392.015 di antaranya adalah laki-laki dan 396.340 perempuan. Angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 5.894 pemilih dibandingkan dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang berjumlah 794.249 jiwa. Penurunan ini disebabkan oleh penghapusan data ganda yang dilakukan di tingkat nasional oleh KPU Kota Bandarlampung. ANTARA