DENPASAR –
**Borneonews - Denpasar**, Penyaluran Kredit Program untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bali tercatat mencapai Rp6,86 triliun sepanjang periode Januari hingga Juli 2024. Data ini diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan setempat, yang merekam partisipasi sebanyak 87.677 debitur. Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, menjelaskan bahwa penyaluran Kredit Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja sektor usaha dan memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM di daerah tersebut. "Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dalam program KUR, pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi bunga, sehingga debitur tidak menanggung keseluruhan bunga pinjaman," terang Arkan di Denpasar. Dari total penyaluran Kredit Program yang mencapai Rp6,86 triliun hingga 31 Juli 2024, KUR skema Mikro mendominasi dengan angka Rp4,3 triliun, yang disalurkan kepada 73.317 debitur. KUR skema Kecil, yang mencakup nilai pinjaman antara Rp100 juta hingga Rp500 juta, berkontribusi sebesar Rp2,4 triliun dengan 8.449 debitur terlibat. Lebih jauh, KUR skema Super Mikro, yang memberikan kredit maksimum Rp10 juta, berhasil menyalurkan Rp22,64 miliar kepada 2.411 debitur. Di sisi lain, untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), total penyaluran telah mencapai Rp20,85 miliar bagi 3.500 debitur. Dari segi sektor usaha, hingga akhir Juli 2024, penyaluran Kredit Program paling dominan berada pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan persentase mencapai 42,44 persen. Sektor pertanian berkontribusi 17,07 persen, sementara sektor industri pengolahan mencatat 12,65 persen. Arkan juga menyoroti bahwa di antara sembilan kabupaten/kota di Bali, Kota Denpasar mencatat penyaluran terbesar dengan total Rp1,3 triliun. Hal ini diungkapkan sebagai hasil dari kredibilitas pelaku UMKM di Denpasar dalam mengembangkan usaha dan melunasi kewajiban kredit. Selain itu, literasi keuangan di kota ini pun dinilai baik, mendukung ketersediaan akses pembiayaan. Muhamad Mufti Arkan menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan koordinasi dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun 2024 demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan di wilayah tersebut. ANTARA