BORNEOENEWS, Palangka Raya - Ketua Umum Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz mengatakan, kepengurusan DPW PPP Kalteng yang sah di bawah pimpinan Asrani dan Rahmad Hidayat. Kepengurusan yang lain tak diakui.
Melalui pesan singkat, Ketua Umum PPP, Djan Faridz mengatakan, sesuai SK Nomor 261-C/SK/DPP/W/V/2016, tertanggal 23 Mei 2016, Asrani ditunjuk sebagai ketua DPW PPP Kalteng. "H Asrani ketua yang benar," katanya kepada BORNEONEWS.
Kepengurusan DPW PPP Kalteng yang sebelumnya di bawah kepemimpinan Norhasanah, sudah tak diakui lagi. Sebab SK Nomor 261-B/SK/DPP/W/II/2015 tentang pengangkatan kepengurusan itu dikatakan telah dibatalkan dengan beberapa pertimbangan.
Sementara itu Ketua DPW PPP Kalteng Asrani mengatakan, kepengurusan PPP yang sah adalah dibawah kepemimpinan Djan Faridz sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 601. Untuk itu pihaknya perlu meluruskan, sesuai keputusan partai, di Kalteng hanya ada satu kepengurusan, yakni dibawah kepemimpinannya.
"Kami dari kepengurusan yang sah berdasarkan putusan MA Nomor 601 merasa perlu meluruskan. Berkenaan pernyataan oknum yang mengatasnamakan pengurus DPW PPP maka kami tegaskan, hanya ada satu kepengurusan DPW PPP Kalteng dengan saya sebagai ketua,” kata Asrani, di Palangka Raya, Minggu (26/6/2016).
Politis muda yang memiliki andil dalam kemenangan Sugianto Sabran dan Said Ismail di Pilgub Kalteng ini melanjutkan, Indonesia negara berlandaskan hukum. Maka dari itu, tiap pihak wajib menghormati putusan lembaga negara yakni MA terkait kepengurusan yang sah.
"Kami mengimbau agar oknum yang mengaku sebagai pengurus sah di DPW PPP agar taat hukum dan tidak membuat prnyataan yang bersifat provokatif serta kontra produktif terhadap putusan MA Nomor 601," lanjut Asrani.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalteng mengingatkan pengurus serta kader partai untuk mematuhi keputusan partai. Tegas dikatakannya, bagi pihak yang tidak patuh atau melawan, sanksi tegas sampai ke pemecatan akan diberi.
Rahmad mengimbau pengurus DPW Kalteng serta DPC untuk segera melaksanakan konsolidasi internal. Hal itu penting guna memperkuat posisi PPP di Kalteng mengingat sejumlah agenda politik di sejumlah kabupaten yang akan dihadapi. (RONI SAHALA/m)
