JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengungkapkan sejumlah tujuan ambisius yang ingin dicapai oleh lembaganya. Salah satu yang utama adalah berupaya menjadikan BPOM setara dengan badan regulasi obat dan makanan internasional. Dalam sebuah acara serah terima jabatan yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi BPOM, Taruna menyampaikan harapannya agar pada tahun mendatang, BPOM dapat mencapai status tersebut. Jika berhasil, lembaga ini akan berada pada level yang sama dengan *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat, FDA Uni Eropa, dan badan regulasi serupa di berbagai negara lainnya. Taruna menegaskan bahwa pencapaian ini akan berimbas positif pada produk makanan dan obat yang dihasilkan serta diregulasi di Indonesia. Dengan demikian, produk-produk tersebut akan memiliki standar yang diakui tidak hanya di kawasan Asia Tenggara tetapi juga di kancah global. Menurut Taruna, makanan dan obat-obatan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, presiden terpilih Prabowo Subianto berpendapat bahwa kedua sektor ini merupakan bagian dari pertahanan negara, sejajar dengan sektor persenjataan. Ia menambahkan bahwa baik pemikiran Presiden terpilih maupun Presiden Jokowi menganggap lembaga BPOM sebagai institusi yang sangat terhormat dan krusial. Selanjutnya, Taruna juga menyampaikan impian untuk mendorong BPOM berperan aktif dalam mendorong inovasi dalam bidang pengobatan. Ia mengenang pernah terlibat dalam riset yang mengarah pada pengembangan terapi gen, suatu topik yang saat itu masih jarang dibahas. Di samping itu, Taruna juga berupaya untuk memajukan BPOM dalam standardisasi uji klinis. Menurutnya, seiring berjalannya waktu, referensi dan ketentuan dalam regulasi seringkali mengalami perubahan. Oleh karena itu, penting bagi BPOM untuk tetap mengikuti perkembangan tersebut. "Jangan sampai kita terjebak dalam posisi stagnan. Ada kalanya, obat-obatan yang telah teruji di luar negeri sangat baik dan telah masuk ke pasar kita, tetapi masih terhambat selama bertahun-tahun. Salah satu alasannya bisa jadi adalah karena standar parameter yang kita gunakan sudah tidak relevan lagi," ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala BPOM untuk periode November 2023 hingga Agustus 2024, Lucia Rizka Andalusia, memberikan pesan kepada kepala BPOM yang baru untuk memastikan agar institusi itu bisa masuk ke dalam *WHO Listing Authority* (WLA). Hal ini akan menempatkan BPOM sebagai otoritas obat yang kuat serta diakui setara dengan negara-negara maju oleh *World Health Organization* (WHO). Rizka menjelaskan bahwa memasuki WLA bukan hanya akan memperkuat posisi BPOM, tetapi juga memberikan dukungan kepada industri farmasi dalam bersaing di pasar global. Ia menekankan bahwa ketika suatu negara mengimpor obat, mereka cenderung mempertanyakan mengenai tingkat kekuatan otoritas yang mengatur obat-obatan tersebut. Jika negara tersebut memiliki otoritas yang kuat, maka mereka akan lebih terbuka untuk menerima produk obat yang diproduksi. ANTARA