JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mendesak pengelola perbatasan untuk segera menuntaskan administrasi hibah Barang Milik Negara (BMN). Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skow. Dalam pernyataannya, Ramses memberikan batas waktu selama satu bulan kepada semua pihak yang menerima hibah BMN untuk menyelesaikan semua proses administrasi yang diperlukan. Hal ini disampaikannya saat berlangsungnya kunjungan kerja di Jayapura pada hari Selasa. Lebih lanjut, Ramses menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas negara secara maksimal. Dia mengajak semua pihak terkait, terutama instansi teknis di Provinsi Papua, untuk segera berkolaborasi dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi kawasan perbatasan dari berbagai sektor. Dia juga menekankan bahwa PLBN Skow perlu dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di Papua. Keberadaan destinasi ini diharapkan dapat juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya, dan menjadi contoh bagi kawasan perbatasan lainnya di seluruh Indonesia. Sementara itu, Deputi Pengelolaan Batas Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Robert Simbolon, menyatakan bahwa kawasan PLBN Skow memiliki lebih dari 300 unit los pasar. Potensi ini diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah setempat. Menurut Robert, keberadaan los pasar di PLBN Skow merupakan yang terbanyak di antara seluruh PLBN yang ada di Indonesia. Dia menambahkan bahwa pemanfaatan potensi ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan daerah. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, telah melaksanakan kunjungan kerja ke PLBN Skow, didampingi oleh para asisten sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Kepala PLBN Skow, pada hari Selasa. ANTARA