MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Akademisi dari Fakultas Kelautan Universitas Hasanuddin, Dr. Ir. Muhammad Rijal Idrus, mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki indeks ekonomi biru tertinggi di Indonesia. Menurutnya, sebelum pandemi *COVID-19*, Jawa Timur merupakan daerah yang memegang rekor tersebut dengan indeks sekitar 65 hingga 67 persen. Namun, setelah pandemi, Sulawesi Selatan berhasil mengambil alih posisi tersebut dengan mencatatkan indeks sebesar 70 persen. Pada Seminar Nasional mengenai konservasi dan ekonomi biru yang diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Laut Indonesia dan Burung Indonesia di Makassar, Rijal menjelaskan bahwa indeks ekonomi biru yang dimiliki Sulawesi Selatan merupakan potensi yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Namun, dari sisi industri pengolahan, provinsi ini masih kalah bersaing dibandingkan dengan daerah di Jawa. Jika sektor industri kelautan di Jawa kembali pulih, Sulawesi Selatan dapat berisiko kehilangan posisinya. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2023, dari total 12 sektor kemaritiman yang ada di tingkat nasional, baru dua sektor yang dikelola secara optimal, yaitu sektor tambang untuk energi dan sektor perikanan tangkap serta budidaya. Untuk mendukung posisi Sulawesi Selatan sebagai pemimpin dalam indeks ekonomi biru, Rijal menekankan pentingnya untuk tidak hanya fokus pada pemanfaatan dan pengelolaan Pulau Spermonde yang berada di Selat Makassar. Namun, perhatian yang lebih luas perlu diberikan kepada wilayah Wallacea, yang kaya akan potensi ilmiah dan menarik perhatian dunia. Rijal juga menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi hijau dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terinspirasi oleh Australia yang telah mengolah sektor ini menjadi wisata bahari yang menguntungkan, dengan pendapatan mencapai *USD* 56 miliar, atau setara dengan sekitar Rp700 triliun. Indonesia memiliki 548 lokasi penyelaman yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, yang dapat dikelola secara baik sebagai destinasi wisata bahari. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti masalah sampah plastik di laut. Rijal menegaskan bahwa tantangan ini menjadi perhatian serius yang harus ditangani secara bersama-sama. Indonesia pernah berada di peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia pada tahun 2010. Akan tetapi, pada tahun 2023, posisi tersebut telah turun menjadi peringkat kelima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kolaborasi untuk menangani masalah sampah plastik telah meningkat dan memberikan harapan untuk mengelola potensi kelautan demi kesejahteraan masyarakat. ANTARA