JAKARTA –
**Borneonews - Beijing**, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, kembali mengeluarkan seruan agar Amerika Serikat (AS) tidak ikut campur dalam urusan maritim antara China dan Filipina. Permintaan ini disampaikan menyusul insiden tabrakan yang terjadi antara kapal-kapal penjaga pantai kedua negara di Laut China Selatan. Mao Ning menegaskan bahwa AS perlu menghentikan tindakan yang dapat memicu konfrontasi di kawasan tersebut. Ia menambahkan bahwa AS seharusnya tidak mengganggu stabilitas regional atau meningkatkan ketegangan di perairan yang sudah menjadi konflik sengketa. Insiden yang dimaksud terjadi pada Senin, 19 Agustus, di mana dua kapal penjaga pantai China dilaporkan bertabrakan dengan kapal penjaga pantai Filipina. Tabrakan tersebut terjadi di sekitar Xianbin Reef, atau lebih dikenal sebagai Beting Sabina, yang terletak di Kepulauan Spratly, daerah yang menjadi perdebatan kedua negara. Menyikapi insiden ini, Kementerian Luar Negeri AS melalui Wakil Juru Bicara Vedant Patel mengungkapkan dukungan terhadap Filipina. Patel mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh China, dan menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari pola tindakan agresif China yang berdampak negatif terhadap operasi maritim Filipina. Menurut laporan, kapal-kapal penjaga pantai China diklaim telah melakukan manuver berbahaya yang menyebabkan kerusakan fisik pada kapal-kapal Filipina dan menempatkan keselamatan awak kapal dalam risiko. Menurut Mao Ning, tindakan yang diambil oleh China adalah respon terhadap aktivitas Filipina yang dianggap melanggar ketentuan yang ada. Mao melanjutkan pernyataannya dengan menekankan bahwa AS tidak memiliki kedudukan untuk terlibat dalam konflik maritim antara China dan Filipina. Ia juga mengingatkan bahwa kesepakatan pertahanan antara AS dan Filipina tidak seharusnya dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan kedaulatan dan kepentingan China. Dalam pernyataannya, Patel mengingatkan bahwa Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina yang ditandatangani pada 1951 juga mencakup perlindungan bagi kapal penjaga pantai Filipina. Ia menganggap tabrakan tersebut sebagai contoh terbaru dari tindakan agresif China yang melanggar hukum internasional. Sementara itu, Juru Bicara penjaga pantai Filipina, Jay Tarriela, menjelaskan bahwa dua kapal penjaga pantai Filipina mengalami kerusakan akibat tabrakan yang disebabkan oleh kapal penjaga pantai China. Kapal BRP Engano tercatat mengalami kerusakan serius pada sisi kanannya, sedangkan kapal BRP Bagacay mengalami kerusakan ringan setelah ditabrak dua kali oleh kapal China. Meski mengalami kerusakan, semua awak kapal Filipina dilaporkan tidak mengalami cedera dan melanjutkan misi mereka untuk menyuplai logistik ke pulau-pulau yang berada di bawah pengawasan Filipina di gugusan Spratly. Penting untuk dicatat bahwa sebelumnya, pada Juli 2024, China dan Filipina telah menyepakati akses logistik bagi para pelaut Filipina di dalam kapal perang BRP Sierra Madre yang berfungsi sebagai "markas terapung" di kawasan terumbu karang Ren'ai Jiao, yang juga dikenal oleh Filipina sebagai "Beting Ayungin". Pemerintah China mengklaim hak kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah yang disebut “Nanhai Zhudao” di Laut China Selatan, yang termasuk beberapa gugusan pulau seperti Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, dan Kepulauan Spratly. Namun, sejak 1999, Filipina telah menempatkan kapal BRP Sierra Madre sebagai pos pengawasan di Ren'ai Jiao, dan secara rutin mengirim pasokan untuk mendukung keberadaan mereka di sana. Hingga saat ini, Laut China Selatan masih menjadi wilayah sengketa yang memanas, mengingat China mengklaim penguasaan hampir seluruh area perairan tersebut. Negara-negara anggota ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga memiliki klaim yang sama terhadap wilayah tersebut. ANTARA