JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua melaporkan bahwa realisasi pajak dalam negeri pada bulan Juli 2024 telah mencapai Rp4,37 triliun. Jumlah ini setara dengan 47,25 persen dari total target yang ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu sebesar Rp14,424 triliun. Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua, Moudy Hermawan, menyatakan bahwa pencapaian ini menandakan adanya pertumbuhan yang positif dalam sektor penerimaan pajak serta pendapatan negara hingga bulan Juli tahun ini. Pihaknya mencatat bahwa semua jenis pajak mengalami pertumbuhan selama periode tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah Pajak Pertambahan Nilai (*PPN*), yang tumbuh sebesar 25,27 persen. Moudy mengungkapkan bahwa pertumbuhan *PPN* ini didorong oleh pengeluaran negara, yang mencakup belanja oleh Kementerian atau lembaga serta transfer ke daerah (*Transfer ke Daerah - TKD*). Ia juga menyampaikan bahwa realisasi *TKD* telah mencapai 46,68 persen dari anggaran yang dialokasikan dengan pertumbuhan sebesar 1,99 persen. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Non-Migas memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak, dengan jumlah mencapai Rp2,71 triliun, yang setara dengan 62,04 persen dari total penerimaan pajak. Sementara itu, pajak dari sumber lain mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan angka mencapai 58,16 persen. Dalam aspek lain, Moudy menambahkan bahwa realisasi bea masuk dan bea keluar pada awal tahun ini juga menunjukkan hasil yang fantastis, dengan angka di atas target masing-masing, yaitu Rp185,04 miliar untuk bea masuk dan Rp4,55 triliun untuk bea keluar. Berdasarkan kontribusi per Daerah Otonomi Baru (*DOB*), Papua Tengah melaporkan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan domestik, mencapai 58,88 persen, sedangkan Papua Pegunungan terdata memberikan kontribusi terendah, yaitu sebesar 5,61 persen. Di sisi lain, ia mencatat bahwa total pendapatan negara di Papua telah mencapai realisasi sebesar Rp9,67 triliun, yang berbanding 79,30 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dalam pengelolaan pendapatan negara di wilayah tersebut. ANTARA