MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat telah mengidentifikasi sebanyak 85 kampung dari enam kabupaten di wilayah tersebut, yang terlibat dalam Program Kampung Iklim. Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata. Jumlah kampung yang berpartisipasi terdiri atas 28 kampung dari Kabupaten Manokwari Selatan, 20 kampung dari Manokwari, 15 kampung dari Fakfak, 13 kampung dari Teluk Wondama, 7 kampung dari Teluk Bintuni, dan 2 kampung dari Pegunungan Arfak. Kepala DLHP Papua Barat, Reymond Richard Hendrik Yap, menjelaskan bahwa inisiatif ini telah dilaksanakan sejak tahun lalu dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan yang termasuk dalam program ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, reboisasi hutan dan lingkungan, serta pencegahan kebakaran hutan. Selain itu, program ini juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan di kalangan masyarakat. Reymond menambahkan, dengan adanya kampung iklim, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Reymond juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait defisit tutupan hutan yang terjadi akibat berbagai aktivitas pembangunan yang memicu peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Ia mengingatkan bahwa deforestasi, kebakaran hutan, penebangan liar, serta kegiatan pertambangan yang tidak terkelola dengan baik turut berkontribusi pada perubahan iklim. "Perubahan iklim adalah fenomena nyata yang perlu penanganan bersama. Kerja sama yang baik dari semua pihak sangat penting untuk mencapai ketahanan iklim," tegas Reymond. Dalam hal ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W. Susanto, mengungkapkan rencana penghijauan untuk tahun 2024 yang mencakup penanaman sebanyak 71.600 bibit pohon. Beberapa program yang diusulkan antara lain rehabilitasi mangrove seluas 18 hektare dengan target 7.200 bibit, serta rehabilitasi lahan seluas 4 hektare sebanyak 1.600 bibit. Selain itu, penghijauan di luar kawasan hutan negara yang mencakup area seluas 128 hektare dengan target 51.200 bibit juga menjadi bagian dari rencana tersebut. Adapun, pembangunan hutan kota di luar kawasan hutan negara direncanakan seluas 7 hektare dengan target penanaman 4.400 bibit, serta pembangunan hutan rakyat seluas 18 hektare yang menargetkan 7.200 bibit pohon. Sebagai informasi tambahan, Provinsi Papua Barat akan menerima alokasi dana hibah untuk perubahan iklim sebanyak 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp24,5 miliar pada tahun 2024. Dana ini berasal dari *Green Climate Fund* (GCF) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Penggunaan dana tersebut harus melalui program-program yang dilaksanakan oleh lembaga perantara. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai oleh dana ini mencakup penguatan kesatuan pengelolaan hutan, program kampung iklim, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pelaksanaan arsitektur *reduced emissions from deforestation and forest degradation* (REDD+). Selain itu, konservasi dan keanekaragaman hayati, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari rencana tersebut. ANTARA