PALU –
**Borneonews - Palu**, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus berupaya untuk meningkatkan cakupan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Sulawesi Tengah. Hal ini bertujuan agar para pekerja dapat merasakan manfaat dari program yang disediakan. Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Palu, Andi Syamsu Rijal, menyatakan komitmen lembaganya dalam melindungi para pekerja di Sulawesi Tengah. "Kami berupaya agar setiap pekerja di Sulteng dapat terlindungi dan menjadi peserta Jamsostek," ungkapnya. Rijal menambahkan bahwa BPJAMSOSTEK berkolaborasi dengan beragam pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan perlindungan yang baik bagi pekerja, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah (BPU) serta pekerja rentan. Sebagai bagian dari upaya kolaborasi, BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Sulawesi Maluku melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah. Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berlangsung pada bulan Juli 2024 di Palu. Rijal menjelaskan, "Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum di dalam bidang perdata." Menurut data yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK Cabang Palu, total peserta aktif di Provinsi Sulawesi Tengah per tahun 2024 mencapai 518.141 tenaga kerja. Dari total tersebut, 314.034 orang merupakan pekerja penerima upah (PU), 128.993 pekerja BPU, 74.773 pekerja jasa konstruksi, dan 341 pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam program Jamsostek, para pekerja mendapatkan perlindungan melalui dua skema utama, yaitu jaminan kematian (JKM) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK). Rijal menjelaskan, "Kami telah melindungi 4.639 orang penerima manfaat Jamsostek semenjak tahun 2020 hingga 2024, dengan total santunan mencapai Rp32,5 miliar." Lebih lanjut, BPJAMSOSTEK terus menggalakkan program 'Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda' (*Sertakan*), yang ditujukan bagi para pekerja dan anggota keluarga mereka yang belum memiliki perlindungan ketenagakerjaan karena masalah ekonomi. Rijal berharap bahwa program ini dapat mendapatkan respons positif dari pemerintah daerah agar dapat dilaksanakan dengan efektif. ANTARA