BANTEN –
**Borneonews - Serang**, Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, menekankan pentingnya pendekatan *preemptive* dan *preventive* dalam upaya pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diadakan secara serentak pada tahun 2024. Pengamanan untuk acara demokrasi ini akan direalisasikan melalui operasi Kepolisian mandiri kewilayahan yang dikenal dengan sandi Mantap Praja Maung 2024. Rencana ini akan berlangsung selama 117 hari, dimulai dengan kegiatan yang terencana dan sistematis. Dalam sebuah rapat koordinasi lintas sektoral yang dihadiri oleh Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten, Suyudi menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga dan mengawasi setiap tahap dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan di seluruh wilayah. Lebih lanjut, Suyudi menyebutkan bahwa operasi pengamanan akan melibatkan sejumlah besar personel. Totalnya, ada 5.059 personel Polri, 1.501 personel TNI, serta 21.424 personel Linmas yang akan dikerahkan untuk menjaga 10.712 lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Ini membuktikan keseriusan dalam menjamin keamanan selama pelaksanaan pemilu. Operasi ini tidak hanya mengandalkan kekuatan personel, tetapi juga manajemen keamanan yang terintegrasi dan komprehensif. Hal ini mencakup pengaturan sumber daya yang ada serta penguatan kerja sama dengan pihak penyelenggara Pilkada, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai elemen keamanan lainnya. Tujuannya adalah agar Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Suyudi juga mengingatkan seluruh personel Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas. Mereka dilarang untuk berpihak kepada salah satu calon peserta Pilkada atau kelompok tertentu selama berlangsungnya semua tahapan pemilihan. Ia mendorong semua jajaran dan instansi terkait untuk bekerja sama dalam mengawal setiap tahapan Pilkada dengan sebaik mungkin. Hal ini demi mewujudkan rasa aman bagi penyelenggara dan masyarakat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik. ANTARA