PEKANBARU –
**Borneonews - Pekanbaru**, Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang mencapai Rp200 miliar untuk mendukung 1.000 desa. Bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, meningkatkan ketahanan pangan dan hewani, serta mengatasi masalah stunting di tingkat desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil) Riau, Djoko Edy Imhar, menjelaskan bahwa penyaluran BKK senilai Rp200 miliar merupakan bagian dari total alokasi bantuan sebesar Rp318,19 miliar untuk tahun 2024. Proses penyaluran bantuan tersebut berjalan dengan lancar. Tahun ini, sebanyak 1.591 desa dijadwalkan untuk menerima bantuan melalui BKK. Penentuan desa yang mendapatkan bantuan didasarkan pada klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Djoko mencatat bahwa dari total 1.591 desa, 140 desa saat ini masih dalam proses verifikasi di Dinas PMD-Dukcapil Riau. Sementara itu, sekitar 1.450 desa lainnya sedang menjalani verifikasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau sebelum penyaluran dilakukan melalui Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Proses verifikasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan oleh Dinas PMD Dukcapil Riau dan tahap kedua oleh BPKAD Riau. Saat ini, 1.450 desa telah selesai verifikasi di PMD, dan dokumen mereka sudah diserahkan ke BPKAD Riau. BPKAD juga telah menyerahkan dokumen tersebut kepada BRK Syariah untuk 1.000 desa yang sudah menerima bantuan BKK. Namun, satu desa, yaitu Kepenghuluan Sungai Daun di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, belum mengajukan proposal BKK ke Pemprov Riau. Untuk desa ini, Pemprov Riau memberikan perpanjangan waktu untuk pengajuan proposal BKK hingga 31 Agustus 2024, yang merupakan batas akhir penyerahan proposal. ANTARA