JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Dokter spesialis gizi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Melinda di Bandung, dr. Johanes Chandrawinata, menekankan pentingnya Badan Gizi Nasional dalam memberikan bantuan makanan bergizi secara selektif kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia menyatakan harapannya agar lembaga tersebut dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran. Johanes menambahkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan gizi harus dilakukan dengan cermat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. "Penting untuk mempertimbangkan apakah perlu dilakukan skrining massal sebagai bagian dari proses pemilihan penerima bantuan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan Badan Gizi Nasional, terdapat empat kelompok prioritas dalam pemenuhan gizi yang harus diperhatikan. Kelompok tersebut terdiri dari peserta didik, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Johanes menjelaskan bahwa sasaran ini meliputi jumlah yang cukup besar, sehingga data yang digunakan sebagai dasar haruslah valid. Salah satu cara untuk mendapatkan data yang akurat adalah melalui skrining kesehatan secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam memberikan bantuan. "Skrining massal perlu dilakukan terutama untuk kasus-kasus yang memang memerlukan," katanya. Ia mengingatkan agar bantuan makanan bergizi tidak diberikan secara sembarangan, karena dapat mengakibatkan minimnya efektivitas jika tidak tepat sasaran. Johanes juga mengingatkan bahwa biaya yang diperlukan untuk memperbaiki status gizi masyarakat tidaklah murah. Dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi yang sesuai dengan usia, maka harus diberikan dengan proporsi yang tepat. Ia menjelaskan bahwa anak balita membutuhkan asupan protein yang mencukupi, begitu pula anak-anak usia sekolah yang memerlukan skala gizi yang seimbang antara protein, karbohidrat, dan lemak. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika makanan tambahan disiapkan dalam bentuk camilan, maka penting untuk memperhatikan jumlah kalori, protein, karbohidrat, dan lemak yang terkandung di dalamnya. "Pengukuran ini sangat penting agar program dapat berjalan dengan efisien dan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," tambahnya. Johanes juga mendorong Badan Gizi Nasional untuk melibatkan para ahli di bidang gizi, dokter, dan pakar lain dalam pelaksanaan program gizi. Ia berharap bahwa Kepala Badan Gizi Nasional, yang juga merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor, dapat bekerja sama dengan profesional lainnya, termasuk ahli gizi klinis dan tenaga kesehatan masyarakat. "Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan program gizi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya. Dalam konteks yang lebih luas, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 mengenai Badan Gizi Nasional. Aturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan gizi nasional sebagai bagian dari upaya untuk menghormati hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pembentukan Badan Gizi Nasional ini diharapkan dapat memperkuat pengaturan dalam mencukupi kebutuhan konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Badan ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki misi untuk memenuhi kebutuhan gizi di seluruh Indonesia. ANTARA