JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, DPRD DKI Jakarta baru saja menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2024. APBD yang disetujui kali ini mencapai total sebesar Rp85,19 triliun. Pengesahan ini dilaksanakan dalam sebuah Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengenai Raperda perubahan APBD untuk tahun anggaran 2024. Dalam laporannya, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, mengungkapkan bahwa anggaran awal ditetapkan sebesar Rp81,71 triliun. Setelah proses perubahan, total anggaran mencapai Rp85,19 triliun. Dia menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian APBD 2024, di mana pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp74,935 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp10,255 triliun. "Pembiayaan daerah setelah dilakukan perubahan menjadi Rp10,25 triliun, dengan rincian sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp3,71 triliun," jelas Neneng saat membacakan laporan di depan forum. Tidak hanya menjelaskan tentang total anggaran, Neneng juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk pengadaan kamera pengawas (*closed circuit television/CCTV*) di area yang berisiko tinggi terhadap kriminalitas. Dia merekomendasikan agar DPRD merencanakan alokasi anggaran untuk CCTV dilakukan secara bertahap, meskipun ia tidak menyebutkan angka spesifik mengenai anggaran yang diperlukan. Mengingat jumlah CCTV yang terpasang saat ini masih sangat rendah, yaitu hanya berjumlah 747 titik, sementara kajian menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkan sekitar 70.000 titik, Neneng menekankan perlunya langkah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, DPRD juga merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan transparansi dalam dokumen APBD dengan melakukan sosialisasi yang masif mengenai APBD kepada masyarakat. Di kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan dapat terwujud berkat kerjasama yang solid antara legislatif dan eksekutif. Heru berharap kerja sama tersebut dapat terus diperkuat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Jakarta sebagai kota yang berkelas global. "Kerja sama yang semakin baik akan menghasilkan berbagai program dan kegiatan yang lebih efektif, serta berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta," tutup Heru. ANTARA