JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menekankan pentingnya agar anggaran besar yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tidak hanya menjadi simbolik kebanggaan, melainkan benar-benar membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Dia menjelaskan, besarnya angka dalam APBN seharusnya digunakan dengan bijaksana, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mengelola program-program yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, APBN 2025 harus dirancang sebagai instrumen yang mampu mendorong perbaikan kualitas hidup, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan prinsip keadilan sosial. Charles menegaskan bahwa arah penganggaran seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan sektor sosial. Ia berharap ketiga sektor tersebut menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran untuk tahun depan. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur tetap penting, tetapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok-kelompok rentan. Dengan anggaran yang substantif, pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar dikelola secara efisien agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Charles juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Setiap rupiah yang dialokasikan perlu digunakan secara tepat dan terbuka, sehingga mencegah terjadinya pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen anggaran harus dipertahankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lebih jauh, pemerintah diharapkan melakukan evaluasi yang cermat dalam pengelolaan utang serta keuangan negara, meskipun data menunjukkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah mengalami penurunan menjadi 38,68 persen. Charles menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun anggaran agar tidak membebani generasi mendatang dan merekomendasikan adanya evaluasi menyeluruh mengenai prioritas pembangunan yang akan dijalankan. Di sisi lain, Komisi XI DPR juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan utang yang diajukan harus difokuskan pada program-program yang membawa manfaat maksimal bagi masyarakat. Charles melanjutkan, kebijakan pengelolaan RAPBN harus dilakukan dengan bijaksana untuk menjamin kredibilitas pengelolaan keuangan negara dan menjadikan keadilan sosial sebagai prioritas utama. Defisit RAPBN 2025 diproyeksikan mencapai 2,53 persen, setara dengan Rp616,2 triliun, di mana Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun, sementara Belanja Negara sebesar Rp3.613,1 triliun. ANTARA