BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah berupaya untuk mengatasi masalah kawasan kumuh yang mencakup area seluas sekitar 7.911 hektare yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalsel, Mursyidah Aminy, mengungkapkan bahwa program ini akan dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga 2030. Langkah ini difokuskan pada peningkatan kualitas kawasan kumuh yang ada di provinsi tersebut. Dalam upaya ini, Mursyidah Aminy menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dianggap sangat penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman yang kurang layak. “Pemukiman yang sehat dan layak adalah hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun rencana kerja yang komprehensif dan terarah bagi periode 2025 hingga 2030. Diskusi terbuka dan konstruktif telah dilakukan untuk menetapkan visi dan misi dalam menangani kawasan pemukiman kumuh. Menurut Mursyidah Aminy, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memastikan setiap tindakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan kumuh. Berdasarkan data yang ada, luas kawasan kumuh di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 7.911,51 hektare. Mursyidah mencatat bahwa hingga saat ini, pelaksanaan program ini telah mencapai sekitar 34,97 persen. Tentu saja, tantangan besar masih dihadapi untuk mempercepat pengentasan kawasan kumuh ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya kolaborasi yang kuat serta komitmen dari semua pihak terkait. “Kami tetap optimistis bahwa dengan upaya bersama, hasil yang maksimal dapat dicapai,” tuturnya. ANTARA