SURABAYA –
**Borneonews - Trenggalek**, Kantor Imigrasi Ponorogo, yang berlokasi di Jawa Timur, baru-baru ini meluncurkan posko pelayanan imigrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Trenggalek. Pembukaan fasilitas ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bagian selatan Jawa Timur. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Herdaus, menjelaskan pada hari Selasa bahwa pihaknya menyediakan kuota sebanyak 35 layanan pengajuan paspor setiap harinya di MPP Trenggalek. Dari total kuota ini, sekitar 20 antrean dapat diakses melalui sistem *m-paspor*, sedangkan 15 layanan lainnya tersedia bagi pemohon yang datang langsung. Dengan adanya layanan ini, Herdaus berharap dapat memenuhi permintaan yang tinggi dari masyarakat Trenggalek, sehingga mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke Ponorogo atau Kediri untuk mendapatkan layanan keimigrasian. Pada umumnya, masyarakat di daerah tersebut harus menempuh waktu perjalanan antara 2 hingga 3 jam untuk mencapai kantor imigrasi terdekat. Dia menekankan bahwa sebagian besar pemohon paspor di wilayah Jawa Timur bagian selatan adalah untuk keperluan umroh dan perjalanan wisata. Oleh karena itu, dengan mendekatkan fasilitas pelayanan ke imigrasian ke masyarakat, diharapkan animo yang besar ini dapat terakomodasi dengan baik. Meskipun MPP Trenggalek menyediakan layanan pengajuan paspor, perlu diketahui bahwa untuk proses pencetakan paspor dan laporan bagi paspor yang hilang atau rusak tetap dilakukan di Kantor Imigrasi Ponorogo. Setelah proses tersebut selesai, paspor yang telah jadi akan diserahkan kepada pemohon di Kabupaten Trenggalek. Sebelum peluncuran ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, secara resmi mengabadikan pembukaan MPP Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa pagi. MPP ini berfungsi sebagai pusat pelayanan publik yang akan beroperasi setiap hari kerja, menyediakan berbagai jenis layanan, termasuk layanan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dalam satu gedung. Dalam sambutannya, Anas menyatakan bahwa pembentukan MPP merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat. Dia menekankan bahwa reformasi tersebut harus membawa hasil yang signifikan dan bukan sekadar menjadi tumpukan dokumen yang tidak berguna. Selain itu, Menteri Anas juga memberikan penghargaan kepada Provinsi Jawa Timur atas inovasinya yang tergolong terbaik di level nasional. ANTARA