PALANGKARAYA –
**Borneonews - Sampit**, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah meluncurkan sebuah katalog baru yang berfungsi sebagai etalase untuk produk mebel dan peralatan kantor lainnya. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kotim, Yephi Hartady Periyanto, menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan etalase ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada produk dari luar daerah. Dengan adanya katalog ini, diharapkan UMKM lokal dapat diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi dalam perekonomian setempat. Berbicara mengenai indikator keberhasilan dari sistem katalog lokal, Yephi menyatakan bahwa keberhasilan akan terlihat ketika perputaran ekonomi di daerah dapat meningkat dan belanja dari luar daerah dapat diminimalisasi. Dengan cara ini, pendapatan dari pajak yang dihasilkan dari transaksi lokal juga akan tetap berada di daerah tersebut, memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui langkah ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk secara bertahap memprioritaskan produk lokal dalam setiap pengadaan barang dan jasa, kecuali untuk barang yang memang tidak tersedia di daerah. Yephi mencontohkan bahwa jika sektor makanan dan minuman bisa menggunakan *e-katalog*, maka sektor mebel seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Ia menambahkan bahwa banyak produk lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan produk dari luar, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung produk lokal. Program pemerintah yang menekankan kebanggaan pada produk Indonesia juga semakin memperkuat langkah ini. Katalog lokal di Kotim diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih produk-produk daerah. Diharapkan, peluncuran etalase baru ini dapat memberikan peluang bagi UMKM lokal untuk berkembang lebih lanjut dalam bidang mebel dan peralatan kantor. Yephi mencatat bahwa acara kebanggaan produk buatan Indonesia di provinsi sebelumnya bisa menjadi inspirasi untuk mengadaptasi program tersebut di tingkat daerah, memungkinkan UMKM untuk terus berkarya. Di sisi lain, untuk memastikan kelancaran pengadaan barang dan jasa, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) didorong untuk bekerja sama dengan vendor yang memahami serta memenuhi kewajiban pajak daerah. Dengan cara ini, diharapkan UMKM lokal mampu berkembang dari usaha mikro menjadi usaha kecil, menengah, bahkan besar. "Pembelanjaan pemerintah wajib menghasilkan pajak, dan jika UMKM dapat berkembang, maka pajak yang mereka bayar pun kembali ke pemerintah daerah sebagai umpan balik positif," ungkap Yephi. Untuk mendukung inisiatif ini, Bagian Pengadaan Barang/Jasa juga telah menggelar sosialisasi yang melibatkan semua OPD serta vendor potensial yang ingin berkolaborasi dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui sosialisasi ini, mereka tidak hanya memberikan pemahaman mengenai etalase mebel dan peralatan kantor, tetapi juga mengumpulkan masukan serta saran dari para peserta. Jika ada OPD yang sudah memiliki supplier mebel lokal, mereka diundang untuk merekomendasikannya agar bisa dimasukkan ke dalam katalog lokal. "Karena etalase ini masih baru, kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan berharap bahwa pada tahun depan, semua sudah bisa berjalan dengan baik," tutup Yephi. ANTARA