BANTEN –
**Borneonews - Serang**, Pemerintah Provinsi Banten saat ini tengah berupaya melakukan mitigasi risiko serta pemetaan daerah yang rawan bencana dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024. Kegiatan pemetaan risiko ini dilaksanakan dalam suatu Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang berkaitan dengan pengamanan untuk Pilkada serentak 2024, di mana pihak Forkopimda Banten turut hadir. Rapat tersebut berlangsung di Pendopo KP3B Serang pada hari Selasa. Dalam rapat tersebut, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, menjelaskan bahwa tujuan utama dari agenda ini adalah untuk memitigasi risiko. Hal ini mencakup kesiapan dalam hal dukungan kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*), serta memitigasi potensi bencana alam dan berbagai risiko lainnya. "Kami berupaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh dan komprehensif," tuturnya. Selain itu, Al Muktabar juga mengungkapkan bahwa dalam rakor tersebut, dibahas mengenai tingkat kerawanan yang mungkin terjadi di Provinsi Banten. Gangguan pada aspek *kamtibmas* dan potensi bencana alam menjadi sorotan utama dalam pembahasan tersebut. Dengan demikian, Forkopimda Banten diharapkan akan memiliki gambaran yang jelas untuk menerapkan rencana mitigasi pada pelaksanaan Pilkada yang direncanakan berlangsung pada 27 November mendatang. Gubernur juga mengungkapkan pengalamannya pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang lalu, di mana kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan mencatatkan tingkat partisipasi pemilih di atas 80 persen. "Kami berharap untuk mencapai hasil yang sama pada Pilkada mendatang. Berbagai kegiatan telah kami laksanakan, bersama TNI dan Polri serta pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap stabilitas di daerah tetap terjaga," tambahnya. Di sisi lain, Kepala Subdirektorat Operasional Polda Banten, Kombes Pol Dedy Suhartono, menginformasikan bahwa mereka akan mengerahkan sekitar dua pertiga dari total kekuatan yang dimiliki masing-masing Polda maupun Polres. Diperkirakan, lebih dari 5.000 personel Polri akan dikerahkan untuk pengamanan Pilkada serentak ini. "Kami akan melakukan pengamanan berdasarkan wilayah hukum yang berlaku," ujarnya. Lebih lanjut, Dedy juga menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terkait dengan mitigasi risiko kerawanan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pilkada di wilayah hukum Polda Banten. "Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, pengumuman calon, kampanye, hingga pemungutan suara, memiliki potensi kerawanan masing-masing," pungkasnya. ANTARA