SURABAYA –
**Borneonews - Trenggalek**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, memberikan peringatan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berminat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Ia menegaskan agar tidak terpengaruh oleh tawaran yang menjanjikan jalan pintas untuk menjadi calon aparatur sipil negara. Pada kesempatan peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Trenggalek, Jawa Timur, Azwar Anas menekankan, "Hari ini adalah awal pendaftaran. Masyarakat harus berhati-hati dan tidak tergiur oleh orang-orang yang mengaku dapat menjanjikan tiket masuk. Bahkan anak presiden pun bisa gagal dalam proses ini." Dia menegaskan bahwa tidak ada "jalur khusus" dalam rekrutmen CPNS 2024. Proses seleksi akan dilakukan secara ketat dengan sistem pengawasan yang lebih kuat. Di samping itu, dia menjamin bahwa sistem seleksi dan penjaringan akan terus diperbaiki untuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik transaksi atau lobi yang tidak etis. Hal ini demi terciptanya proses yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Azwar Anas juga menyatakan bahwa seleksi untuk posisi CPNS sangat ketat dan tidak dapat dimanipulasi seperti yang sering dikhawatirkan oleh masyarakat. "Seluruh tahapan seleksi akan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang menjamin kesetaraan bagi semua peserta. Tidak ada istilah orang dalam, maupun pencarian jalur belakang," tambahnya. Dalam rangka mencegah praktik curang seperti kasus *joki* yang ditemukan dalam seleksi tahun lalu, dia mengungkapkan bahwa telah dilakukan peningkatan dalam sistem seleksi. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah teknologi *double face recognition*, yang akan digunakan pada saat pendaftaran dan pelaksanaan ujian. "Dengan sistem ini, jika ditemukan perbedaan wajah saat masuk ujian, sistem akan langsung menghentikan proses," jelasnya. Untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun ini, tersedia 600 ribu formasi. Namun, Azwar Anas menyebutkan bahwa hanya 250 ribu formasi yang akan dioptimalkan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Ia juga menjelaskan bahwa banyak usulan formasi yang tidak disetujui karena berpotensi tergantikan oleh teknologi. "Meski ada total 600 ribu formasi, dipastikan tidak semua akan dimanfaatkan. Jumlah yang dipergunakan tidak akan melebihi 250 ribu, dan banyak formasi yang tidak mendapat izin, khususnya posisi teknis yang dapat diambil alih oleh teknologi," ungkapnya. Lebih lanjut, Azwar Anas berencana untuk melaksanakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) secara menyeluruh dalam waktu dekat. Selain itu, pengadaan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) juga akan segera dilakukan. "Setelah proses ini, kami akan melanjutkan dengan P3K. Hal ini bergantung pada keuangan daerah. Akan ada dua pilihan, yaitu P3K paruh waktu dan penuh waktu, sesuai dengan instruksi presiden, yang menekankan bahwa jika datanya valid, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mereka akan otomatis beralih menjadi P3K," tutupnya. ANTARA