JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,61 persen berfungsi sebagai perlindungan bagi perekonomian di tahun 2024. Keterangan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta. Sri Mulyani menegaskan bahwa implementasi APBN 2023 dapat digambarkan sebagai penyedia payung sebelum terjadinya hujan. Pernyataan ini merujuk pada banyaknya tantangan ekonomi yang diprediksi akan dihadapi pada tahun 2024, seperti rencana kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Federal Reserve di kisaran 5,25-5,5 persen. Di samping itu, terdapat penurunan pada harga berbagai komoditas, termasuk batu bara dan minyak sawit mentah (*crude palm oil*). Defisit APBN yang mencapai Rp337,3 triliun ini telah memberikan ruang yang cukup untuk menjadikan APBN sebagai bantalan menghadapi guncangan ekonomi di tahun anggaran yang akan datang. Menurutnya, saat harga komoditas mengalami penurunan drastis, dampak tersebut dapat menimbulkan gejolak dalam perekonomian. Namun, dengan persiapan yang matang pada tahun 2023, pemerintah optimis dapat menghadapi situasi ini. Realisasi defisit tersebut ternyata lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 2,27 persen. Tercatat, pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 5,3 persen dibandingkan dengan angka tahun 2022 yang mencapai Rp2.635,8 triliun. Realisasi pendapatan ini juga telah melebihi target yang ditentukan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp2.637,2 triliun. Sementara itu, belanja negara tercatat mencapai Rp3.121,2 triliun, yang setara dengan 100,13 persen dari pagu yang telah ditetapkan untuk tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp24,9 triliun atau 0,81 persen dibandingkan dengan realisasi belanja di tahun 2022. Sri Mulyani menyatakan bahwa meskipun pendapatan menunjukkan tingginya pencapaian, belanja tetap dikelola untuk tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Sri Mulyani juga melaporkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 mencatat sejumlah prestasi yang menggembirakan. Salah satu pencapaian tersebut adalah keseimbangan primer yang positif untuk pertama kalinya sejak tahun 2012. Selain itu, surplus laporan operasional juga berhasil diraih, menjadi capaian pertama sejak diterapkannya *accrual accounting* pada tahun 2015. Pencapaian lainnya adalah peningkatan ekuitas negara yang tidak melalui proses revaluasi, yang juga merupakan hasil positif pertama sejak 2015. Defisit fiskal serta rasio utang pemerintah tercatat mengalami penurunan, masing-masing menjadi 1,61 persen dan 39,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sri Mulyani juga mencatat penurunan angka pengangguran terbuka dari 5,86 persen pada tahun 2022 menjadi 5,32 persen di tahun 2023. Di sisi lain, angka kemiskinan juga menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen, serta indeks pembangunan manusia yang meningkat dari 73,77 menjadi 74,39. Ia menambahkan bahwa pengelolaan transaksi APBN di tahun 2023 menunjukkan perbaikan yang signifikan, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menyentuh angka terendah yakni hanya Rp19 triliun. Ini adalah pencapaian SILPA terendah yang tercatat sejak tahun 2008. ANTARA