JAKARTA –
**Borneonews - Ankara**, Ketegangan antara Uni Eropa (EU) dan Hongaria semakin memanas berkaitan dengan langkah Budapest yang dicurigai berupaya melonggarkan pembatasan visa Schengen untuk warga Rusia. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin EU seiring dengan meningkatnya ketegangan di kawasan. Salah satu titik permasalahan adalah ketidakresponsifan Hongaria terhadap permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Komisi EU mengenai program yang dikenal dengan nama *"Kartu Nasional"*. Program ini dilaporkan memudahkan warga dari Rusia dan Belarus dalam perjalanan mereka di wilayah EU. Isu ini muncul setelah kunjungan kontroversial Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, ke Moskow. Kunjungan tersebut terjadi tepat setelah Hongaria mengambil alih kursi kepresidenan EU, yang semakin memperparah ketegangan dalam hubungan antara EU dan Hongaria. Lebih lanjut, Ylva Johansson, yang menjabat sebagai Komisiner EU untuk Urusan Dalam Negeri, telah meminta penjelasan dari pemerintah Hongaria terkait program *"Kartu Nasional"*. Meskipun telah lewat tenggat waktu untuk memberikan tanggapan pada hari Senin, hingga saat ini belum ada komentar resmi dari Budapest. Pertemuan mendatang para menteri luar negeri EU yang dijadwalkan pada 28 Agustus di Brussel diharapkan akan menjadi forum penting untuk membahas isu ini. Meskipun sebelumnya direncanakan berlangsung di Hongaria, lokasi pertemuan dipindahkan ke Brussel, sebuah langkah yang mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung. Pemindahan tempat pertemuan ini menyimpang dari kebiasaan yang ada, di mana pertemuan informal biasanya diselenggarakan di ibu kota negara yang memegang kursi kepresidenan EU. Pandangan Hongaria mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina kerap berbeda dengan posisi EU secara umum. Viktor Orban menghadapi kritik sebagai sosok yang dinilai mendukung Rusia, meskipun dia membantah tuduhan tersebut. Selain itu, Hongaria juga terlibat perselisihan dengan EU seputar dukungan militer dan bantuan keuangan untuk Ukraina, serta proses negosiasi keanggotaan Ukraina di EU. Ketidaksepakatan ini semakin menambah kekhawatiran di kalangan pemimpin EU mengenai kesesuaian Hongaria dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Situasi ini berujung pada pembekuan sebagian besar alokasi anggaran EU untuk Hongaria, yang diberlakukan melalui prosedur *"pelanggaran hukum Uni."* ANTARA