JAKARTA –
**Borneonews - Hamilton, Kanada**, Wakil Kepala Misi Dukungan PBB di Libya (*UNSMIL*), Stephanie Koury, baru-baru ini mengeluarkan peringatan terkait kondisi politik, ekonomi, dan keamanan di Libya yang menunjukkan tanda-tanda memburuk. Peringatan ini disampaikan pada hari Selasa, dan menyoroti peningkatan ketegangan yang terjadi dalam dua bulan terakhir, yang sebagian besar disebabkan oleh tindakan *one-sided* dari sejumlah aktor. Koury, yang kini menjabat sebagai utusan sementara PBB untuk Libya setelah Abdoulaye Bathily mengundurkan diri pada bulan April, memberikan penjelasan mendalam kepada anggota Dewan Keamanan PBB mengenai situasi terkini di negara tersebut. Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa situasi di Libya telah mengalami kemunduran yang signifikan, terutama dari segi stabilitas politik dan keamanan. "Tindakan tanpa koordinasi yang dilakukan oleh berbagai aktor politik, militer, dan keamanan di Libya telah semakin memperburuk ketegangan. Ini juga memperkuat perpecahan institusi dan politik, serta menjadikan upaya untuk mencapai solusi yang dinegosiasikan semakin sulit," ungkap Koury kepada para anggota Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, Koury juga memberikan penghargaan kepada warga Libya yang terus berupaya untuk memajukan negara mereka. Ia mencatat adanya keterlibatan aktif dari partai politik, serikat pekerja, masyarakat sipil, serta tokoh-tokoh independen yang berusaha berkoordinasi dan memberikan ide-ide konstruktif dalam membangun proses politik yang lebih baik. Selain itu, Koury juga menceritakan mengenai upaya yang dilakukan oleh *UNSMIL* untuk membantu menciptakan langkah-langkah membangun kepercayaan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan sepihak dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi proses politik yang berkelanjutan. Namun, Koury menekankan bahwa ada rasa frustrasi yang kuat di kalangan masyarakat Libya terhadap keadaan saat ini. Kebanyakan kaum muda beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk melihat masa depan adalah dengan meninggalkan tanah air mereka. "Keadaan ini tidak bisa diterima," tambahnya dengan tegas. Duta Besar Libya untuk PBB, Taher Al-Sunni, menyatakan kritiknya kepada Dewan Keamanan PBB terkait kurangnya solusi konkret yang ditawarkan. Ia mempertanyakan tanggung jawab lembaga internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. "Kita perlu memastikan pemilihan umum yang bebas, transparan, dan inklusif, serta mengembangkan peta jalan yang jelas untuk proses politik ke depan," ujar Al-Sunni. Ia juga menekankan bahwa komunitas internasional tidak seharusnya menghalangi rakyat Libya dalam menentukan nasib mereka sendiri. Dengan tegas, Al-Sunni menekankan bahwa "Rakyat Libya ingin mengendalikan masa depan mereka dan menolak segala bentuk intervensi asing dalam urusan internal negara mereka." ANTARA