SEMARANG –
**Borneonews - Kudus**, Aparat Kepolisian Resor Kudus di Jawa Tengah telah melaksanakan simulasi pengamanan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan kerusuhan. Kegiatan ini diadakan di Alun-alun Kudus pada hari Selasa, 20 Agustus 2023, dihadiri oleh ratusan personel kepolisian. Simulasi dimulai dengan skenario yang menggambarkan protes dari seorang warga yang merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Ketika usaha negosiasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian tidak membuahkan hasil, pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas untuk mencegah situasi berkembang menjadi kerusuhan yang lebih luas. Kapolres Kudus, AKBP Ronni Bonic, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan contoh nyata dari pengamanan Pilkada 2024. Ia menekankan pentingnya pengamanan selama berbagai tahap, mulai dari kampanye, hari pemungutan suara, hingga saat rekapitulasi suara. Di Kabupaten Kudus, pemilihan akan melibatkan pemilihan bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Untuk meningkatkan keamanan, sekitar sepertiga dari total personel Polres Kudus akan dikerahkan dalam pengawasan, dibantu oleh anggota dari Kodim dan satuan lainnya. Ronni juga menekankan perlunya kesiapsiagaan terkait potensi konflik antar simpatisan, yang harus diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan ketegangan di antara para pendukung. M Hasan Chabibie, Penjabat Bupati Kudus, menyampaikan keyakinannya bahwa Kabupaten Kudus memiliki pengalaman baik dalam menyelenggarakan acara demokrasi. Ia mencatat bahwa dalam Pemilu yang akan datang pada Februari 2024, diharapkan tidak akan ada permasalahan yang signifikan. Mengenai partisipasi pemilih, Chabibie mengajak seluruh warga Kudus yang memiliki hak pilih untuk hadir di TPS pada 27 November 2024. Ia mencatat bahwa pada pemilu sebelumnya, partisipasi masyarakat Kudus mencapai lebih dari 80 persen. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keamanan lingkungan, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian tetapi juga memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pilkada, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus saat ini tengah mengumumkan data pemilih sementara (DPS). Jumlah DPS yang telah ditetapkan sebanyak 643.177 yang tersebar di sembilan kecamatan, dengan total tempat pemungutan suara mencapai 1.160 TPS. ANTARA