PALANGKARAYA –
**Borneonews - Palangka Raya**, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menempatkan partisipasi masyarakat sebagai fokus utama dalam program pemulihan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat melibatkan semua elemen masyarakat dalam menjaga serta merestorasi lahan gambut yang telah mengalami kerusakan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, BRGM melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi. Ini mencakup program Sekolah Lapang Peduli Gambut, pelatihan teknik pembukaan lahan tanpa membakar, serta pengintegrasian kurikulum Muatan Lokal Gambut dan Mangrove di kalangan pelajar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kelompok Kerja Restorasi Gambut untuk Wilayah Kalimantan dan Papua, Jany Tri Raharjo, dalam sebuah kegiatan di Palangka Raya. Pelaksanaan restorasi gambut untuk mencapai hasil optimal melibatkan banyak pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah daerah setempat. Jany menekankan pentingnya kerjasama dengan *stakeholders* untuk memelihara infrastruktur yang telah dibangun, agar dapat dioperasikan oleh masyarakat dalam kondisi darurat seperti saat pembasahan atau ketika terjadi kebakaran. Kegiatan restorasi gambut kini difokuskan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang ditargetkan untuk periode 2021-2024, dengan total 16 KHG prioritas di Kalimantan Tengah. Sejak tahun 2017 hingga 2023, BRGM telah berhasil merestorasi lahan gambut seluas 547.883 hektare di kawasan tersebut. Untuk mendukung upaya restorasi, strategi yang diterapkan terdiri dari 3R: *Rewetting* atau pembasahan, *Revegetasi* berupa penanaman kembali yang mencakup luas 830 hektare, serta *Revitalisasi* dengan 321 paket mata pencaharian masyarakat. Sejak dimulainya program ini, BRGM telah membangun infrastruktur yang mendukung pemulihan ekosistem gambut, termasuk sumur bor, sekat kanal, dan kanal timbun. Di Kalimantan Tengah, sebanyak 10.664 sumur bor telah dibangun untuk menyuplai air dalam upaya pemadaman api, disertai dengan 3.187 sekat kanal dan 115 unit timbun kanal. Kedua infrastruktur ini sangat penting untuk menahan proses pengeringan lahan gambut, sehingga diharapkan tetap terjaga kelembapannya, terutama pada musim kemarau untuk menghindari risiko kebakaran. Frans Jayanto, Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dari BPBD Kalteng, menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam mengelola resiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, serta relawan penggiat kebencanaan yang beroperasi di tingkat masyarakat. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, terjadi penurunan angka karhutla sebesar 47 persen. Saat ini, kualitas udara dan tingkat kelembapan di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, terpantau baik. Meskipun demikian, Frans menggarisbawahi perlunya peningkatan edukasi mengenai kebakaran lahan kepada masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa masih ada oknum yang kurang bijaksana dalam menggunakan api, seperti puntung rokok yang tidak dimatikan dengan baik, yang meningkatkan risiko kebakaran. Desa Tumbang Nusa terletak di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan salah satu daerah prioritas restorasi yang berpotensi tinggi terhadap kebakaran lahan. Di desa ini, BRGM sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur restorasi dengan membangun 270 sumur bor, tiga sekat kanal, serta lima paket revitalisasi mata pencaharian. Silfanus, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Perintis Tumbang Nusa, menjelaskan bahwa pembangunan sekat kanal berfungsi untuk menampung air dan menjaga kelembapan tanah gambut. Ini juga memudahkan relawan dalam melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran di lahan gambut. Upaya ini menunjukkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga ekosistem yang sangat berharga. ANTARA