YOGYAKARTA –
**Borneonews - Bantul**, Kepolisian Resor Bantul, yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melaksanakan simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) sebagai persiapan menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada tahun 2024. Simulasi ini diadakan dengan harapan bahwa semua personel yang terlibat dalam pengamanan pilkada dapat meningkatkan kesiapan dan efektivitas dalam melaksanakan tugas mereka. Kapolres Bantul, AKBP Michael R. Risakotta, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persiapan pengamanan dari seluruh fungsi atau satuan di kepolisian, demi menciptakan situasi yang kondusif selama pelaksanaan pemilu. Simulasi yang berlangsung di Lapangan Paseban Bantul ini melibatkan 662 personel dari berbagai instansi, termasuk Polres Bantul, Satbrimob Polda DIY, Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda DIY, Kodim 0729/Bantul, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pemangku kepentingan lainnya dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kapolres menjelaskan bahwa simulasi sispamkota ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama antara kepolisian, pemangku kepentingan, dan instansi terkait, guna menjamin jalannya Pilkada 2024 yang damai dan aman dalam suasana yang harmonis. Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan dalam menghadapi potensi ancaman dan situasi darurat yang mungkin muncul selama Pilkada. Lebih lanjut, AKBP Michael menyampaikan harapan agar semua personel yang terlibat dapat memahami dengan baik peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pengamanan yang akan datang. Ia juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat menciptakan kerawanan selama pelaksanaan pilkada, seperti konflik antarmassa yang terkait dengan kampanye dari berbagai partai politik, tindakan provokatif dari oknum tertentu, serta ketidakpuasan terhadap hasil penghitungan suara yang mungkin terjadi. Di sisi lain, Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, menjelaskan bahwa wahana simulasi ini meliputi berbagai skenario, mulai dari tahap kampanye, masa tenang, distribusi logistik, hingga pemungutan suara dan penetapan hasil. Pada awal simulasi, ditunjukkan situasi di tempat pemungutan suara (TPS) di mana sekelompok pemilih menunjukkan ketidakpuasan dan menciptakan keributan. Dalam situasi tersebut, petugas kepolisian segera bertindak untuk mengamankan keadaan dan mendorong mereka untuk menyampaikan keluhan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, ketidakpuasan yang terjadi kemudian dimanfaatkan oleh kelompok provokator untuk memicu kerusuhan, menyebabkan aksi unjuk rasa berakhir secara anarkis. Oleh sebab itu, pihak kepolisian berupaya mengerahkan sejumlah personel dan peralatan untuk membubarkan massa dengan tertib. Dengan demikian, simulasi ini menjadi salah satu upaya Polri untuk menunjukkan kesiapan dalam mengamankan jalannya Pilkada 2024 yang aman dan damai. ANTARA