BANGKA BELITUNG –
**Borneonews - Pangkalpinang**, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai prestasi yang membanggakan dengan meraih penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Predikat Sempurna. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang dengan nilai sempurna yaitu 100. Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi motivasi bagi tim untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan anggaran. Menurutnya, penghargaan yang diraih tersebut bukan hanya mengukuhkan prestasi, tetapi juga mendorong untuk menjaga dan bahkan memperbaiki kinerja di masa mendatang. Selain penghargaan IKPA Predikat Sempurna, KPPN Pangkalpinang juga memberikan delapan penghargaan lain yang berkaitan dengan IKPA kepada Kanwil Kemenkumham Babel. Penghargaan tersebut mencakup unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan, termasuk Lapas Narkotika Pangkalpinang, Lapas Sungailiat, Lapas Perempuan Pangkalpinang, Bapas Pangkalpinang, LPKA Pangkalpinang, Rutan Muntok, dan Rupbasan Pangkalpinang. Harun mengucapkan terima kasih kepada KPPN Pangkalpinang atas kerjasama dan sinergi yang terjalin baik, yang selama ini telah membantu pelaksanaan tugas serta fungsi satuan kerja dalam bidang kinerja anggaran. Kepala KPPN Pangkalpinang, Rafael Widiestumargianto, menjelaskan bahwa mereka akan mengadakan Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder's Day untuk tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari mitra satuan kerja KPPN Pangkalpinang sebagai penerima layanan. Masukan yang diterima akan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada mitra. Rafael juga menambahkan bahwa nilai IKPA pada satuan kerja mengalami peningkatan pada periode Semester I Tahun Anggaran 2024, dibandingkan dengan periode Semester II Tahun Anggaran 2023. Dia berharap agar seluruh satuan kerja terus meningkatkan penggunaan *Cash Management System* (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah dalam pelaksanaan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif dan efisien. ANTARA