BANDUNG –
**Borneonews - Bandung**, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung sedang menyusun rencana strategis yang menyeluruh untuk mengendalikan inflasi. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Dharmawan selaku Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung menyatakan bahwa pihaknya, bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, akan terus mengoptimalkan beberapa aspek krusial. Di antaranya adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Semua ini menjadi langkah penting dalam pengendalian komoditas pangan di wilayah tersebut. Dia menekankan perlunya tindakan konkret untuk menstabilkan harga sembari memastikan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok. Menurut Dharmawan, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi inflasi di Kota Bandung. Faktor-faktor ini termasuk fluktuasi harga pangan, kondisi politik menjelang Pilkada serentak, serta biaya transportasi dan komoditas lainnya. "Melalui komitmen bersama, kita dapat menghadapi berbagai tantangan ini dan memastikan daya beli masyarakat di Kota Bandung tetap terpelihara," ungkapnya. Dharmawan juga menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Kota Bandung saat ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa Barat. Inflasi di Bandung pada bulan Juli 2024 tercatat sebesar 1,91 persen tahun ke tahun (*year on year*) dan 0,01 persen bulan ke bulan (*month to month*). Sementara itu, untuk perhitungan sejak awal tahun (*year to date*), angkanya mencapai 1,09 persen. Capaian tersebut masih berada dalam batas target yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan nasional, yaitu 2,5 persen dengan toleransi satu persen. Lebih jauh, Dharmawan meminta agar TPID dapat mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan program strategis. Hal ini mencakup penguatan sistem pertanian lokal, pengembangan infrastruktur pasar, jaringan pengaman sosial, serta kebijakan publik yang menyeluruh. Dia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara daerah untuk menghadirkan solusi yang konkret berdasarkan komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi. "Perlu dilakukan pembaruan secara berkala dalam koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan realisasi program atau kegiatan yang telah disusun dalam peta jalan pengendalian inflasi," tuturnya. ANTARA