BANTEN –
**Borneonews - Kabupaten Tangerang**, Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang terletak di Provinsi Banten, menegaskan komitmennya dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 November mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan jaminan penuh bagi ASN untuk tetap netral. Ia menjelaskan bahwa sudah dibentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan netralitas ASN selama proses Pilkada ini. "Kami memiliki tim netralitas Pilkada untuk memastikan bahwa ASN kami tidak memihak atau terlibat dalam politik praktis," ujarnya di Tangerang pada hari Rabu. Soma menambahkan, tim tersebut akan fokus pada pemantauan aktivitas ASN, terutama menjelang tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah. Tugas utama tim ini adalah mengawasi potensi pelanggaran netralitas serta memastikan bahwa para ASN tidak berperan dalam aktivitas politik yang dapat mengganggu integritas Pilkada. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, Soma menghimbau masyarakat untuk bersikap cerdas dalam menghadapi berbagai isu politik yang mungkin akan muncul. "Demokrasi seharusnya dianggap sebagai hal yang biasa. Kami mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam perseteruan politik yang tidak produktif," ungkapnya. Di sisi lain, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang berencana untuk membentuk tim satuan tugas (Satgas) siber. Tim ini dibentuk sebagai langkah proaktif untuk mencegah munculnya isu-isu kerawanan yang terkait dengan Pilkada 2024, terutama yang menyebar melalui media sosial. Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Muslik, mengungkapkan bahwa tim siber ini akan berkolaborasi dengan instansi terkait dalam mengawasi media sosial, termasuk akun-akun peserta pemilu yang terdaftar. "Kami saat ini menunggu petunjuk lanjutan dari Bawaslu RI mengenai pembentukan tim siber dan langkah-langkah lain untuk mencegah isu *hoax* selama Pilkada," katanya. Pengawasan selama masa Pilkada ini diharapkan dapat memberi perhatian khusus terhadap masalah-masalah seperti politik uang, yang akan diawasi oleh panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Muslik menambahkan bahwa tingkat kerawanan politik di setiap kabupaten atau kota dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, ada wilayah yang dipandang rawan terhadap praktik politik uang, sementara daerah lainnya mungkin lebih rentan terhadap isu politisasi yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Hal ini menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan terhadap dinamika politik yang muncul selama Pilkada. "Kami sudah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang rawan, dan insya Allah, pada tanggal 22 Agustus, Bawaslu RI akan merilis informasi terkait kerawanan ini, khususnya di Kabupaten Tangerang," tutupnya. ANTARA