JAKARTA –
**Borneonews - Manggarai Barat**, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, tengah melaksanakan kegiatan observasi untuk menentukan calon percontohan sebagai kota atau kabupaten antikorupsi di Kabupaten Manggarai Barat. Ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang terjadi. Dalam melakukan observasi ini, KPK menerapkan enam indikator utama dalam memilih calon percontohan kota atau kabupaten antikorupsi. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek tata laksana pemerintahan, sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah, pelayanan publik, peningkatan peran serta masyarakat, pembudayaan kerja antikorupsi, serta perkembangan kearifan lokal yang berfokus pada pembentukan nilai integritas. Kepala Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Rino Haruno, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa program percontohan ini merupakan bagian dari cita-cita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Program ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas, berakhlak mulia, dan mengedepankan nilai-nilai antikorupsi. “Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi adalah komitmen KPK untuk menyebarluaskan edukasi dan upaya preventif terhadap korupsi untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih unggul,” jelas Rino. Rino menegaskan bahwa upaya percontohan ini bukanlah suatu inisiatif yang dikerjakan oleh KPK secara mandiri. Sebaliknya, program ini merupakan hasil kolaborasi antara KPK dan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Ombudsman. KPK juga menyatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk menyinergikan berbagai program yang telah ada dan diimplementasikan sebelumnya oleh kabupaten atau kota, serta mendorong penerapan nilai-nilai integritas yang dapat mencegah perilaku korupsi. Rino kemudian menambahkan bahwa nilai-nilai integritas yang dimaksud meliputi sikap jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, dan rajin, yang diringkas dalam akronim JUMAT BERSEPEDA KK. Melalui tahapan observasi ini, KPK berharap agar masyarakat semakin terdorong untuk berpartisipasi aktif guna memberantas korupsi di Kabupaten Manggarai Barat. Rino meyakinkan, "Mari menjadikan Manggarai Barat sebagai kabupaten terdepan dalam memberantas korupsi, dengan membangun budaya integritas dan transparansi di semua tingkatan masyarakat. Ini adalah langkah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat." Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Fransiskus S. Sodo, menyatakan dukungannya dan komitmennya terhadap observasi yang dilakukan oleh KPK. Dia menekankan perlunya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di Manggarai Barat. "Seluruh pihak di Manggarai Barat harus berkomitmen untuk memperkuat prinsip-prinsip antikorupsi dalam semua aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Program Kabupaten/Kota Antikorupsi ini akan menjadi salah satu langkah penting menuju tujuan tersebut," kata Fransiskus. Dia juga berharap bahwa program percontohan ini bisa menjadi strategi dalam pencegahan dan pendidikan mengenai korupsi di wilayahnya. Diharapkan, Manggarai Barat dapat menjadi model bagi daerah lain dalam membangun sistem yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Fransiskus menambahkan, "Melalui program ini, kita dapat menganalisis praktik-praktik terbaik dan menerapkannya secara lebih luas. Mari kita jadikan Manggarai Barat sebagai kabupaten terdepan dalam pemberantasan korupsi dengan membangun budaya integritas." Pada tahun 2024, KPK sudah menerima sebanyak 97 usulan dari kabupaten dan kota di 33 provinsi. Setelah dilakukan observasi, KPK akan menetapkan sejumlah daerah sebagai calon percontohan, di antaranya adalah Kota Payakumbuh, Kota Surakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Badung. Kegiatan observasi di Manggarai Barat ini menjadi bagian dari kelanjutan program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi yang akan diselenggarakan di masa depan. ANTARA