DENPASAR –
**Borneonews - Singaraja**, Pemerintah Kabupaten Buleleng di Bali telah resmi membuka sebanyak 145 formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 138 formasi diperuntukkan bagi tenaga teknis, sedangkan tujuh formasi lainnya dialokasikan untuk tenaga kesehatan. Pembukaan formasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam berbagai sektor pemerintahan di wilayah Buleleng. Sekretaris Daerah Buleleng, Gede Suyasa, mengungkapkan bahwa pengumuman ini dilakukan setelah menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia menyampaikan informasi tersebut pada acara yang berlangsung di Singaraja. Pendaftaran untuk CPNS di Buleleng dijadwalkan dibuka mulai 19 Agustus hingga awal September 2024. Dalam keterangan lebih lanjut, Suyasa menyatakan bahwa prioritas utama adalah menyelesaikan proses penerimaan CPNS sebelum beralih ke penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disebabkan adanya beberapa posisi yang tidak dapat diisi oleh PPPK karena sifatnya yang spesifik. Terkait dengan pelaksanaan tes CPNS, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyiapkan berbagai langkah teknis. Tes akan dilakukan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (*CAT*), sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk menyukseskan pelaksanaan ini, pihaknya akan berkolaborasi dengan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), dengan fasilitas auditorium yang mampu menampung antara 200 hingga 300 unit komputer. Gede Suyasa juga menyatakan bahwa jika jumlah peserta tes sangat banyak, maka pelaksanaan akan dibagi menjadi beberapa shift. Diharapkan proses tes CPNS dapat diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga hari. Setelah proses penerimaan CPNS selesai, Suyasa menambahkan bahwa proses untuk PPPK akan segera dijadwalkan. Dikatakan bahwa pada 23 Agustus 2024 mendatang, akan berlangsung rapat koordinasi dengan pusat untuk membahas mengenai seleksi PPPK lebih lanjut. Rapat ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai sosialisasi dan persiapan dalam pengadaan PPPK. Di samping itu, Gede Suyasa juga menjelaskan bahwa formasi yang terdaftar saat ini mencakup beberapa tenaga kontrak yang sudah diakui dalam sistem Data Pokok Pendidikan (*Dapodik*). Para tenaga kontrak yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam sistem BKN berkesempatan untuk mengikuti tes. Namun, mereka yang terdaftar sebelum tahun 2022 dan belum memenuhi syarat satu tahun tidak akan tercantum dalam data BKN. Dengan demikian, jika mereka melamar kini dan memenuhi syarat, mereka tetap dapat mengikuti tes. Untuk mendukung seluruh proses ini, Gede Suyasa menyampaikan bahwa anggaran dalam KUA PPAS 2025 telah disepakati, di mana alokasi untuk gaji PPPK mencapai Rp276 miliar jika seluruh posisi dapat terisi. Ia berharap semua tahapan ini dapat berlangsung dengan lancar sesuai peraturan yang berlaku dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua calon peserta yang ingin mendaftar. ANTARA