JAKARTA –
**Borneonews - Yerusalem**, Qatar dan Mesir telah memberikan peringatan kepada Amerika Serikat (AS) mengenai kemungkinan kecilnya kelompok Palestina, Hamas, untuk menerima proposal terbaru terkait gencatan senjata di Gaza. Hal ini disampaikan oleh media Israel pada hari Rabu. Pembahasan mengenai gencatan senjata Gaza yang berlangsung berakhir pada hari Jumat lalu dengan diusulkannya proposal baru. Proposal ini bertujuan untuk mempersempit perbedaan tuntutan yang ada antara Israel dan Hamas. Menurut laporan tersebut, proposal baru ini diklaim sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Presiden AS, Joe Biden, pada tanggal 31 Mei. Namun, Hamas menanggapi dengan menolak proposal ini, dengan alasan bahwa isinya hanya mencerminkan kondisi yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Media publik Israel, KAN, mengutip sumber informasi yang menyebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, mediator dari Qatar dan Mesir memperingatkan Washington tentang kemungkinan rendah bagi Hamas untuk menerima proposal tersebut. Proposal baru ini muncul atas inisiatif AS, sementara para mediator tidak ingin terlibat lebih jauh, meskipun mereka hadir dalam pengumuman setelah pembicaraan ditutup. Setelah berlangsungnya dialog di Doha pada hari Jumat, Hamas menyatakan bahwa "proposal baru yang diumumkan itu memenuhi syarat dan sejalan dengan pernyataan Netanyahu." Khususnya, Hamas menyoroti penolakan Netanyahu terhadap gencatan senjata permanen, penarikan penuh dari Jalur Gaza, serta ketidakberdayaan untuk menghentikan pendudukan di berbagai lokasi seperti Persimpangan Netzarim, penyeberangan Rafah, dan Koridor Philadelphi. Lebih lanjut, Hamas juga menuduh Netanyahu telah menetapkan syarat baru dalam proses pertukaran sandera, serta mencabut beberapa syarat lainnya, yang dapat menghambat penyelesaian kesepakatan yang ada. Mengacu pada pengumuman Biden pada bulan Mei dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Juni, Hamas sekali lagi menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan yang dirumuskan pada bulan Juli. Selama beberapa bulan terakhir, AS, Qatar, dan Mesir berusaha untuk menjembatani kesepakatan antara Israel dan Hamas, guna memastikan adanya pertukaran tahanan serta gencatan senjata, sekaligus memberikan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, upaya mediasi tersebut tampaknya terhenti, terutama karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas yang meminta penghentian perang. Israel sendiri tetap melanjutkan serangan-serangan yang sangat mematikan di Jalur Gaza, menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Hal ini terjadi meskipun Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera. Konflik yang berkepanjangan ini telah mengakibatkan lebih dari 40.170 kematian warga Palestina, dengan sebagian besar diantaranya adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 92.740 orang lainnya mengalami cedera, menurut data dari otoritas kesehatan setempat. Di samping itu, blokade yang terus berlangsung di Gaza telah menimbulkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, menjadikan sebagian besar wilayah tersebut dalam kondisi kehancuran. Israel kini juga menghadapi tuduhan genosida di Pengadilan Internasional, yang telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan operasi militer di kota Rafah, di mana lebih dari 1 juta warga Palestina telah mencari perlindungan sebelum wilayah tersebut diserang pada tanggal 6 Mei. ANTARA