BORNEONEWS, Sampit - Forum Corporate Social Responsibility (CSR) telah dibentuk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun Komisi III DPRD setempat malah mengaku tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam pembentukan forum itu.

“Kami di Komisi III DPRD tidak mengetahui pembentukannya. Ibaratnya, kami di DPRD menginisiasi kelahiran forum CSR memlalui peraturan daerah. Ternyata ketika dibentuk kami tidak dilibatkan,” kata Anggota Komisi III DPRD Kotim Dadang H Syamsu, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/6/2016).

Idealnya, lanjut politisi muda PAN itu, pemkab mengkoordinasikan pembentkan forum CSR kepada DPRD. Sehingga wakil rakyat bisa memberikan masukan terkait komposisi dan arah rencana strategis Forum CSR.

“Jangan sampai pembentukan forum hanya sekadar euforia atau ikut-ikutan antardaerah, atau karena tekanan, misalnya dari media, LSM, atau masyarakat, sehingga asal terbentuk saja. Mubazir anggaran dan tidak implementatif,” ujar Dadang.

Menurut Dadang yang Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kotim itu, Forum CSR merupakan amanah dari Perda CSR. Namun, pemkab dalam hal ini hanya memfasilitasi pembentukan dan menyandingkan antara program pemerintah daerah dengan program forum CSR.

“Jujur kami ragu dengan forum CSR yang telah dibentuk. Mestinya, mulai dari pucuk pimpinan hingga ke bawahnya adalah unsur perusahaan dan masyarakat,” ucap dia.

Sehingga forum tersebut bisa menjadi rumah besar pihak ketiga dalam merencanakan dan dan mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya. Perencanaan itulah yang akan dibawa ke pemerintah daerah untuk disandingkan dengan program-program daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun demikian, lanjut Dadang, pada prinsipnya DPRD sepakat dengan dibentuknya forum CSR. Karena bagaimanapun pentingnya sinergi antara prioritas program pemerintah dengan program CSR perusahaan.

“Karena selama ini pemerintah dan perusahaan berjalan masing-masing sehingga tidak  tampak signifikansi keberhasilan masing-masing program. Sehingga jika dibentuk forum CSR minimal bisa menggunakan basis data yang akurat, ada skala prioritas dan penanganan masalah menjadi massif,” kata dia. (RIFQI/m)