MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp393,796 miliar dibandingkan dengan APBD murni pada tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, TGH Mahali Fikri saat berlangsungnya sidang paripurna di Mataram. Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan, target pendapatan APBD NTB untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5,787 triliun. Jumlah ini menunjukkan penurunan sekitar 6,3 persen dari pendapatan APBD murni tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp6,181 triliun. Mahali menegaskan bahwa penurunan tersebut terlihat pada semua komponen, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan sumber-sumber pendapatan daerah yang sah. Selain itu, belanja daerah juga mengalami tren serupa. Dalam rincian, PAD ditargetkan sebesar Rp2,510 triliun, yang artinya menurun Rp592,048 miliar atau 19,08 persen jika dibandingkan dengan PAD 2024 yang mencapai Rp3,102 triliun. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penurunan terjadi pada sektor pendapatan pajak daerah yang mengalami penurunan sebesar 19,79 persen serta sektor lain-lain PAD yang sah yang turun drastis hingga 90,80 persen. Namun, terdapat beberapa pos yang mengalami kenaikan, di antaranya retribusi daerah yang naik sebesar 26,95 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, naik sebesar 22,45 persen. Dalam hal pendapatan transfer, ditargetkan sebesar Rp3,066 triliun, yang juga menunjukkan penurunan sebesar Rp11,848 miliar atau 0,38 persen dibandingkan dengan APBD murni 2024 yang totalnya mencapai Rp3,078 triliun. Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2025 diharapkan mencapai Rp210 miliar lebih, berbeda dengan tahun sebelumnya di mana tidak ada target yang ditetapkan. Dari sisi belanja daerah, target ditetapkan sebesar Rp5,689 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp418 miliar lebih atau 6,86 persen dibandingkan belanja pada APBD 2024 yang sebesar Rp6,108 triliun. Rincian belanja meliputi belanja operasi sebesar Rp4,474 triliun lebih, belanja modal Rp523 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp5,755 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp686 miliar lebih. Dengan demikian, tercatat terjadi defisit sebesar Rp97,798 miliar lebih. Adapun dalam hal pembiayaan daerah, terdapat penerimaan sebesar Rp25 miliar. Ini menunjukkan penurunan sebesar 50 persen dari penerimaan pembiayaan pada APBD tahun 2024 yang mencapai Rp50 miliar. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan daerah mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp122,798 miliar lebih, naik 0,03 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp122,766 miliar. Pembiayaan netto untuk APBD tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp97,798 miliar, meningkat sebesar 34,40 persen dibandingkan dengan pembiayaan netto tahun 2024 yang sebesar Rp72,766 miliar lebih. Mahali menekankan bahwa meskipun terdapat penurunan, penting bagi pemerintah daerah untuk tetap memberikan perhatian terhadap target pendapatan daerah, khususnya pada komponen PAD yang telah ditetapkan dalam Ranperda APBD 2025. Ia berharap agar pendapatan asli daerah dapat mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Penjabat Gubernur NTB, Hasanuddin, menyampaikan bahwa berbagai masukan, kritik, dan saran yang datang dari fraksi-fraksi di DPRD selama proses penyusunan anggaran serta pelaksanaan penanaman modal merupakan hal yang sangat konstruktif dan berarti bagi pengembangan NTB ke depan. Ia menilai bahwa ini menjadi acuan yang penting untuk perbaikan dalam penyusunan APBD serta pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. ANTARA