BOGOR –
**Borneonews - Kabupaten Bogor**, Pemerintah Kabupaten Bogor, yang terletak di Jawa Barat, telah mengumumkan pembukaan lowongan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan total 379 formasi. Formasi ini akan tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah tersebut. Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menginformasikan bahwa alokasi formasi terdiri dari dua kategori utama, yaitu tenaga kesehatan dengan 100 formasi dan tenaga teknis yang mencakup 279 formasi. Hal ini menandakan adanya kebutuhan signifikan akan sumber daya manusia di kedua sektor tersebut. Asmawa menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria pelamar. Pertama, ada kategori kebutuhan umum yang terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Kedua, terdapat kategori kebutuhan khusus, yang dialokasikan untuk lulusan terbaik dengan predikat *cum laude* dari perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Terakhir, kategori ketiga ditujukan bagi penyandang disabilitas, yang termasuk pelamar dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik. Untuk kategori ini, calon pelamar harus melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit sebagai bukti. Pendaftaran untuk seleksi CPNS ini akan berlangsung dari 20 Agustus hingga 6 September. Setelah masa pendaftaran, akan dilaksanakan seleksi administrasi, yang dimulai pada tanggal pendaftaran dan akan berakhir pada 13 September. Hasil seleksi administrasi tersebut akan diumumkan antara 14 hingga 17 September. Bagi peserta yang lolos pada tahap administrasi, mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Pengumuman hasil akhir seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor direncanakan akan dilaksanakan pada rentang waktu 5 hingga 12 Januari 2025. Asmawa juga menjelaskan bahwa kelulusan akhir dalam seleksi CPNS ditentukan berdasarkan integrasi nilai dari SKD dan SKB. Bobot yang ditetapkan adalah 40 persen untuk SKD dan 60 persen untuk SKB. Penetapan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. ANTARA