AMBON –
**Borneonews - Maluku**, Akademisi dari Universitas Patimura (Unpatti) di Ambon, Prof. Alex Retraubun, mengemukakan bahwa industri yang berbasis pada ekonomi kerakyatan di sektor kelautan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan di provinsi Maluku. Menurutnya, intensifikasi ekonomi kerakyatan merupakan kunci untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, di mana kehadiran industri sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Prof. Alex Retraubun menegaskan bahwa untuk Maluku, pengembangan industri berbasis ekonomi kerakyatan di bidang kelautan, seperti budidaya rumput laut, dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Ia menjelaskan, "Rumput laut dapat merangsang ekonomi kerakyatan. Sektor migas sulit diakses oleh masyarakat kecil, karena itu merupakan domain pusat. Maka, potensi yang ada harus dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat." Menurutnya, budidaya rumput laut merupakan pilihan yang sangat baik karena tanaman ini dapat dipanen secara berkelanjutan, yang berlangsung setiap 45 hari sepanjang tahun. Untuk memastikan keberlanjutan proses hilirisasi dari industri kerakyatan ini, penting untuk membangun pabrik. Pabrik ini akan memberikan jaminan bahwa hasil budidaya dapat langsung diproduksi, sehingga memperkuat industri lokal. Lebih lanjut, rumput laut memiliki berbagai aplikasi. Prof. Alex menjelaskan bahwa produk ini dapat diolah menjadi bahan makanan, diproses menjadi bahan industri seperti aditif yang ramah lingkungan untuk kegiatan pengeboran, hingga digunakan dalam sektor farmasi sebagai bahan baku obat-obatan. Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa daerah di Maluku yang memiliki potensi besar untuk pengembangan industri budidaya rumput laut, di antaranya Maluku Tenggara, Tual, Tanimbar, Aru, dan Maluku Barat Daya. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat Maluku Tenggara menjadi lokasi yang menjanjikan untuk budidaya rumput laut adalah karena wilayahnya yang berlapis-lapis, yang memungkinkan produksi rumput laut tidak tergantung pada angin musim. Prof. Alex menggarisbawahi bahwa pembangunan pola industri berbasis ekonomi kerakyatan seharusnya tidak terbatas pada sektor kelautan saja, tetapi harus mencakup berbagai lokasi di setiap daerah di Maluku yang dapat dijadikan sentra budidaya komoditas yang berbeda. Ia menambahkan bahwa dengan melaksanakan hilirisasi industri, provinsi Maluku tidak lagi perlu mengirimkan bahan mentah ke luar daerah atau luar negeri. Hal ini akan meningkatkan nilai dari setiap komoditas yang dihasilkan, sekaligus meningkatkan perekonomian para pelaku industri dan masyarakat kecil. Saat ini, Provinsi Maluku berada di peringkat keempat provinsi termiskin di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 18,45 persen dari total populasi penduduk di wilayah tersebut. ANTARA